SLEMAN – Tingkat kemiskinan di wilayah Kecamatan Depok, sebesar 11 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Kabupaten Sleman sebesar 8,9 persen. Hal itu membuat pemerintah Kecamatan Depok bekerja ekstra keras untuk menekan angka kemiskinan.
Camat Depok Abu Bakar menuturkan, Kecamatan Depok masuk sebagai kawasan sub urban. Menurutnya ada beberapa indikasi penyebab kemiskinan. Salah satunya adalah faktor usia produktif warga. Alhasil untuk mendorong keluar dari angka kemiskinan perlu program yang komplek. Begitupula pendekatan dan pendampingan secara intensif,
“Jika dibandingkan tahun 2016 sudah jauh menurun dari 14,2 persen menjadi 11 persen. Dengan perhitungan saat ini sebanyak 4572 jiwa tergolong dalam kategori miskin atau rentan miskin,” jelasnya ditemui di Kantor Kecamatan Depok, Rabu (30/01/2019).
Tidak hanya kesejahteraan, jajarannya juga fokus pada kebersihan lingkungan. Salah satu program yang dikuatkan adalah bank sampah. Setidaknya dari 58 padukuhan, 25 diantaranya telah memiliki bank sampah mandiri.
Bukan tanpa tujuan bank sampah menjadi prioritas. Pengolahan sampah, lanjutnya, menjadi indikator kesehatan lingkungan. Warga tidak hanya sebagai produsen namun juga mengolah sampah. Imbasnya hasil olahan dapat diberdayakan sebagai sektor ekonomi maupun lingkungan,
“Untuk saat ini memang baru 25 kelompok yang siap, tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Bagaimana memilah dan tidak asal membuang sampahnya. Disamping itu pelatihan mandiri juga terus berjalan,” ujar mantan Camat Gamping ini.
Itulah mengapa jajarannya menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kecamatan Depok. Melibatkan perwakilan desa dan juga instansi Kabupaten. Tujuannya agar program-program dapat berjalan dengan lebih efektif.
Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Depok Istifajaroh berharap ada sinergritas. Khususnya implementasi program dari pemerintahan desa, kecamatan hingga kabupaten. Tentunya yang bertujuan mengoptimalkan pembangunan fisik maupun non fisik,
“Sejatinya untuk dana pembangunan tergolong optimal. Apalagi saat ini ada dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk membangun. Tapi tetap harus ada komunikasi agar tidak terkesan asal membangun, harus terkonsep,” jelasnya.
Pada 2020 sendiri Kecamatan Depok mendapatkan dana Pagu usulan partisipasi masyarakat sebesar Rp 1,56 miliar. Selanjutnya dana pagu akan didistribusikan secara merata di tiga desa, Caturtunggal, Condongcatur dan Maguwoharjo. Pemanfaatan berupa non fisik 64 persen dan sisanya fisik.
“Fokus dari 64 persen itu adalah pemberdayaan masyarakat baik bidang pendidikan, kesehatan, pertanian hingga kebudayaan. Kalau fisik fokus pada penataan ruang terbuka hijau dan adapula porsi untuk infrastuktur seperti drainase, gorong-gorong dan jembatan,” imbuhnya. (wah)
Redaktur: Faisal
