YOGYAKARTA – Penyadapan yang dilakukan intelegen australia terhadap pejabat tinggi negara, mendapat tanggapan serius mantan wakil presiden, Jusuf Kalla. Menurut tokoh nasional yang kini menjabat sebagai ketua Pmi ini, pemerintah Auatralia harus meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Sebab, bagaimanapun, tindakan tersebut telah melanggar hukum internasional.
Australia dinilai Kalla sebagai negara yang sombong.
” Ini kan namanya Australia menganggap remeh kita (Indonesia). Meereka merasa lebih hebat, lebih canggih, lebih pinter, lebih maju ekonominya sehingga lebih sombong,” tuturnya kepada jogjakartanews.com usai menjadi pembicara Dialog Kebangsaan Dalam Pentas Budaya Nasional bertema ‘Kepemimpinan Nasional dan Keadaan Politik’, di Conventioan Hall Kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Rabu (20/11).
Sementara terkait informasi jika dirinya juga menjadi salah satu objek penyadapan, Kalla mengatakan, seharusnya sudah menjadi kewajiban dan kewenangan negara untuk melakukan penuntutan. Sebab, penyadapan atas dirinya dalam kapasitas sebagai wakil presiden saat itu.
“Itu artinya menjadi kewenangan negara untuk protes. Saya serahkan semuanya kepada pemerintah” Ujarnya.
Menurut Kalla, sesungguhnya kejadian penyadapan ini tidak perlu terjadi. Menurutnya Indonesia sesungguhnya lebih mampu karena memiliki potensi luar biasa.
“Ini pelajaran untuk kita semua, kita harus menunjukkan kemampuan sebagai bangsa yang hebat,” katanya.
Sementara menanggapi kasus tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengambil tindakan tegas. Presiden menghentikan sementara sejumlah kerjasama antara Indonesia dan Australia.
” Saya ingin minta penjelasan resmi dari pemerintah Australia atas penyadapan itu,” tandas SBY dalam keterangan persnya kepada media di Jakarta, Rabu (20/11).
SBY mengaku sulit untuk memahami tindakan negara Kanguru tersebut. Menurutnya, hal itu sesungguhnya tak perlu dilakukan karena sekarang ini bukan era perang dingin. (ded/bom)
Redaktur: Azwar Anas
