Kalau Terbukti Salah, Pihak Kampus Berhak Menghukum PIY

YOGYAKARTA – Rilis hasil hitung cepat (quick count) yang digelontorkan oleh lembaga survei Politika Institute Yogyakarta yang menyatakan, caleg DPR RI dari Partai Amanant Nasional (PAN) untuk Dapil DIY, Hanafi Rais memperoleh suara teringgi dibandingkan dengan caleg-caleg dari partai-partai yang lain, terus menuai kontroversi.

Hasil hitung cepat versi lembaga tersebut yang menyebutkan bahwa putra dari Amien Rais itu memperoleh suara 310.000 atau 15,5% dari suara yang sah. Namun, hasil survei tersebut hingga saat ini masih disanksikan oleh berbagai kalangan.

Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr. Hempri Suyatna mengatakan jika nantinya data yang dirilis oleh lembaga tersebut tidak valid, maka pihak kampus maupun publik dapat memberikan sanksi.

“Kalau sanksi internal saya kira itu merupakan kebijakan internal kampus tergantung seperti apa. Tapi yang jelas saya kira ada sanksi yang akan diberikan publik kalau kemudian survei itu ternyata tidak banyak yang benar datanya. Jadi, publik akan mempertanyakan sejaumana kredibilitas lembaga termasuk bisa pimpinan lembaga survei itu ke depan,” kata dia kepada jogjakartanews.com, Minggu (13/4/2014) pagi.
Hempri pun menyayangkan sampling error dari survei itu sebanyak 3%.” Angka 3% adalah angka yang cukup besar, padahal ada beberapa partai yang selisih suaranya tipis. Hal ini berpotensi menimbulkan keresahan di konstituen, pengurus dan caleg yang bertanding,” katanya.
Terkait dengan sanksi yang diberikan, lebih lanjut Hempri mengatakan kalau salah survei, tidak masuk dalam kategori pelanggaran berat. ” Tidak perlu digelar rapat senat di kampus yang bersangkutan, tetapi kalau nanti survei tidak tepat, maka harus tetap dijelaskan ke publik,” ujarnya.
Hempri mencontohkan pada Pilgub DKI beberapa waktu lalu karena ada beberapa lembaga survei yang juga tidak tepat. “Jadi lebih pada pertaruhan kredibiltas lembaga survei tersebut,” tegasnya.

“Idealnya sebuah lembaga survei harus benar-benar netral dari kepentingan politik,” pungkasnya. (bhr)

Redaktur: Azwar Anas

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *