JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) rencananya akan membacakan hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014, Kamis (21/08/2014) besok.
Setelah melalui proses persidangan yang panjang, rasanya tak mungkin Hakim MK mengabaikan begitu saja berbagai argumentasi dan bukti kuat yang disajikan Tim Hukum Prabowo – Hatta atas kecurangan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 2014.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Fadli Zon dalam keterangan pers yang diterima jogjakartanews.com, Rabu (20/08/2014) siang.
Menurut Fadli Zon, MK harus menegakkan konstitusi. MK mempunyai kewenangan untuk menilai apakah Pemilu berlangsung secara konstitusional atau tidak.
“Hakim MK tak bisa menutup mata dan mengingkari nurani. Mereka harus berani membuat sejarah baru bagi tegaknya konstitusi,” tukas Fadli Zon.
Menurutnya, tak ada alasan bagi Hakim MK untuk tak menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014.
“MK juga tak perlu takut memerintahkan KPU untuk segera melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Indonesia,” katanya.
Dengan keberanian Hakim MK menegakkan konstitusi, kata dia, ke depannya Pemilu tak lagi menjadi sarana pengkhianatan demokrasi.
“Karena pemerintahan yang lahir dari pengkhianatan suara rakyat akan berdampak pada seluruh legitimasinya, dan tak akan punya legitimasi kuat memimpin rakyat,” pungkas Fadli Zon yang Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. (lia)
Redaktur: Syarifudin
