Oleh : Muh. Bintang Aris Lukman*
PERBATASAN merupakan bagian yang berperan sangat penting bagi sebuah negara. Baik dalam penegasan kedaulatan suatu negara dan garda terdepan wajah bagi negara. Fungai perbatasan sering terlupakan bagi sebuah negara yang memiliki teritorial yang cukup luas seperti bangsa Indonesia ini. Segala program telah di rancang dan di terapkan tetap saja masih mengalami permasalahan tanpa memeberikan perubahan yang signifikan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang sangat luas di dunia, dengan wilayah seluas 5.193.250 Kilometer persegi ( Terdiri dari daratan dan lautan ), membuat penilaian tersendiri bahwa negara ini merupakan negara terluas ke tujuh di dunia. Bukan hal mudah dalam pengelolaan, baik infrastruktur maupun pelayan publik yang merata.
Seperti yang kita ketahui bahwa perbatasan memiliki fungsi yang cukup tegas untuk suatu negara. Baik fungsi legalitas, fungsi kontrol maupun fungsi kebijakan fiskal. Fungsi legal dalam sebuah perbatasan dilihat dari segi penerapan aturan hukum di suatu wilayah tanpa ada campur tangan dari negara lain. Fungsi kontrol pun sangat terasa bagi suatu negara yaitu pengawasan aktifitas baik barang dan jasa di suatu wilayah dapat dipetakan dalam keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi kebijakan fiskal yaitu diamana suatu negara dapat melakukan sebuah pengawasan perputaran uang atau pun pendapatan dan pengeluaran anggaran suatu negara.
Trobosan rezim sebelum Jokowi yaitu pada saat pemerintahan SBY telah di bentuk suatu lembaga yang membidangi khusus wilayah perbatasan yang di sebut sebagai Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan ( BNPP ), lembaga tersebut berdiri 4 tahun yang lalu dan berlandaskan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah perbatasan. BNPP merupakan lembaga non struktural yang di pimpin oleh kepala badan atau kementrian yang bertanggung jawab kepada presiden. Akan tetapi usianya yang masih muda masih saja belum membuat suatu perubahan yang signifikan untuk perbatasan.
Polemik Perbatasan
Rakyat Indonesia pasti belum lupa akan kejadian yang sangat memalukan dan menyedihkan untuk bangsa ini, yaitu kasus perebutan suatu pulau di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia ( Kasus Perebutan Sipadan-Ligitan ), di mana wilayah tersebut sudah menjadi daerah teritori malaysia setelah Indonesia kalah menempuh jalur hukum dalam sengketa tersebut di Mahkamah Internasional. Alasan faktor geografis yang luas dan bentuk negara kepulauan yang cukup banyak menjadi permasalahan klasik yang selalu di teriakan oleh pemerintah.
Terdapat 187 kecamatan yang berada di dalam perbatasan yang terdiri di 41 kabupaten dari 13 provinsi yang menjadi tugas penting dalam mempertahankan wilayah NKRI ini. Dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah periode rezim Jokowi.
Namun kasus serupa ( Kasus Sipadan – Ligitan ) hampir terjadi di pulau Papua yaitu terletak di wilayah perbatasan Indonesia – Papua Nugini tepatnya di daerah warsamoll Papua.di daerah tersebut dikhawatirkan menimbulkan permasalah baru bagi bangsa ini khususnya di perbatasan Indonesia. Karena khawasan ini yang secara de jure atau masih dalam kedaulatan NKRI kini berada dibawah kendali Papua Nugini. Seperti yang telah di ketahui wilayah warsamoll yang terletak di sebelah barat gari 141 derajat bujur timur dengan luas 237 kilometer persegi ini termasuk batas internasional negara Indonesia. Akan tetapi secara de facto pemerintah Papua Nugini berada di kantor camat Warsamoll dan bendera serta bahasa yang di gunakanpun menggunakan bahasa dari negara Papua Nugini. Bahkan pernah terjadi 3000 warga Warsamoll yang merupakan warga negara Indonesia ikut serta dalam pemilihan umum di Papua Nugini pada tahun 2002.
Sungguh sangat memprihatinkan kondisi perbatasan negara Indonesia, negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki sumber daya manusia yang secara kuantitas padat, kurang di manfaatkan dan di kelola dengan baik.
Trobosan Ala Jokowi
Blusukan merupakan cara jokowi bisa menjadi orang nomor satu di negara ini, dalam perbaikan pembangunan perbatasan blusukan pun di lakukan oleh Presiden Jokowi. Pada akhir tahun 2014, Presiden Jokowi melakukan blusukan ke posko Mataain di desa silawan, kecamatan Tasifeto Timur , kabupaten Belu, NTT ( Perbatasan Indonesia – Timor Leste. ). Dan di awal tahun 2015, Jokowi menyempatkan hadir untuk mengontrol kondisi perbatasan di provinsi Kalimantan Barat. Walaupun hanya menyempatkan untuk naik di atas menara pengawas perbatasan, langkah tersebut memberikan spirit baru bagi masayarakat perbatasan. Dimana sosok pemimpin yang sangat fenomenal hadir di tengah masyarakat yang merasa terpinggirkan.
Percepatan pembangunan daerah perbatasan pun tidak selesai dengan blususkan, pemerintah rezim Jokowi telah mempersiakan anggaran yang cukup besar yaitu sebesar Rp 9 Trilyun yang akan di kelola oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan ( BNPP ) Yang akan di pimpin oleh Menkopolhukam dengan melibatkan TNI dan Kepolisian untuk membangun infrastruktur dermaga,mercusuar,asrama dan bandara dalam konsep melepas daerah yang telah di anggap terisolasi.
Dari 187 kecamatan dalam perbatasanterdapat 50 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas atau di singkat lokpri. Dari anggaran yang cukup besar tersebut ( Rp 9 Trilyun ) maka akan di bangun 33 bandara di kecamatan perbatasan.
Selain transportasi, periode kepemimpinan Jokowi akan membangun sekolah, puskesmas, pasar tradisonal, perumahan dan pos lalu lintas batas. Sesuai visi misi tim Jokowi-JK yaitu “ Membangundaerah perbatasan dan daerah tertinggal “.
Perubahan Anggaran APBN-P tahun 2015 pemerintahan Jokowi memberikan penabahan anggaran untuk percepatan pembangunan daerah perbatasan. Dengan rancangan penambahan sebesar Rp 6,9 Trilyun.
Perhatian khusus telah di lakukan terhadap daerah perbatasan, akan tetapi seharusnya pembangunan perbatasan dapat di lakukan secara komprehensif, meningkatkan sarana dan prasarana, kesejahteraan masayarakat daerah perbatasan tersebut di imbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia []
* Penulis adalah Wakil Sekretaris Umum Badko HMI Jawa Tengah-DI.Yogyakarta
