JAKARTA – Kenaikan harga beras yang mencapai hingga 30 persen masih dikeluhkan sebagain besar rakyat kurang mampu di negeri ini. Di wilayah Ibu Kota Jakarta, harga Beras yang layak dikomsumsi dengan kualitas rendah hingga mencapai Rp 11 ribu perkilo gram (Kg).
Merespons keluhan rakyat tersebut, pemerintah menggelar Operasi Pasar (OP) dan menggelontorkan beras murah. Namun beras yang digunakan dalam operasi pasar tersebut merupakan buffer stock beras Miskin (Raskin) yang disimpan di Bulog dan dijual dengan harga Rp 7300 / kg, tidak layak konsumsi.
“Dari laporan masyarakat, beras OP Sudah rusak dan bau ,berbatu serta banyak kutunya,” ujar Ketua Bidang Humas Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Bersatu (FSP BUMN Bersatu), Tri Sasono kepada jogjakartanews.com melalui keterangan pers, Minggu (01/03/2015) siang.
Dikatakan Tri Sasono, jika memperhatikan mutu beras yang dijual oleh OP Pemerintah sebenarnya adalah jatah Raskin yang tidak dibagikan selama 4 bulan dari Bulan November 2014 sampai dengan saat ini. Raskin itu, kata dia, adalah jatah masyarakat miskin penerima Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), salah satu kartu-katu Sakti yang dijanjikan pemerintah Joko Widodod (Jokowi), selain Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar .
“Akibat tidak dibagikan selama empat bulan beras menjadi rusak dan tidak layak konsumsi. Rakyat disuruh beli beras yang tidak layak konsumsi, ini kan namanya tidak manusiawi,” tukasnya.
Terkait pernyataan Jokowi yang membantah adanya isu mafia beras yang bermain agar pemerintah mengizinkan import, melainkan karena petani gagal panen, dinilai FSP BUMN sebagai pernytaan yang tidak wajar dan keliru. Sebab, kata Sasono, melambungnya harga beras justru disebabkan oleh menterinya sendiri yaitu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin Puan Maharani tidak mampu memanagemen Raskin dan KIS yang tak jelas realisasinya.
“Ini buktinya OP ari beras buffer stock yang tidak dimananage dengan baik. Lalu dimana kartu sakti Jokowi yang katanya bisa mensejahterakan rakyat? Disisi lain pemerintah juga tidak memberikan solusi konkret terhadap petani, sehingga banyak daerah gagal panen akibat fenomena perubahan cuaca dan kekeringan. Infra struktur pertanian yang dinjanjikan hingga saat ini tidak terlihat ada realisasinya,” tukasnya.
Sasono menegaskan, akibat kenaikan harga beras penghasilan kaum buruh makin jauh dari kebutuhan hidup sejahtera . Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang dinikmati buruh untuk tahun 2015 tidaklah mencukupi apalagi saat ini dibarengi dengan ongkos transpirtasi yang ikut naik juga akibat Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), .
“Memang Harga BBM sudah turun lagi sejak dinaikkan oleh Jokowi November (2014) lalu, tapi harga-harga tetap tinggi. Belum lagi karena naiknya harga tarif listrik dan akhir-akhir ini gas melon (lpg 3 kg) naik dan langka. Terlebih untuk rakyat di Jawa, Madura, dan Bali yang mulai hari ini mengalami kenaikan harga BBM,” tukasnya.
Lebih lanjut Saseno menjelaskan, kenaikan harga beras dan mahal serta langkanya gas melon serta diikuti naiknya harga sembilan bahan pokok lainnya telah meyebabkan harga-harga makanan dan minuman di warung-warung tempat favorit buruh dan rakyat kecil makan juga ikut naik harganya.
“Yang biasanya makan sepiring nasi dengan dua jenis lauk cukup dengan Rp 15 ribu, sekarang naik menjadi Rp 20 ribu, sementara upah atau penghasilan tidak meningkat,” ujarnya.
Oleh karena itu, FSP BUMN Bersatu mendesak Pemerintahan Jokowi untuk segera menurunkan harga-harga kebutuhan pokok, terutama beras, gas melon, tarif listrik dan BBM di Jawa, Bali dan Madura.
“Karena Janji jokowi mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, jadi rakyat baik di luar Jawa, Bali, dan Madura juga harus mendapatkan hak yang sama,” tegasnya. (pr/fsp)
Redaktur: Rudi F
