JAKARTA – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan melatih sedikitnya 15 ribu TKI Purna agar menjadi wirausaha baru sehingga mereka tak tergiur untuk kembali bekerja di luar negeri.
Hal itu dikatakan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi Pemberdayaan TKI Purna, di Balai Makarti Muktitama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rabu (18/3/2015).
“Mereka akan dilatih sesuai minat dan keinginannya. Bisa berupa pelatihan untuk jadi wirausaha di sektor pertanian, perdagangan, maupun ekonomi kreatif, serta kuliner,” kata Nusron. Dalam acara itu, hadir antara lain BP3TKI seluruh Indonesia dan UPT-P3TKI Surabaya, Bank Indonesia, OJK, Perbankan, Civil Society, dan para pelaku usaha.
Pelatihan tersebut dilakukan melalui program edukasi keuangan dan edukasi wirausaha. Menurut Nusron, program tersebut sejalan dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencetak sebanyak-banyaknya wirausaha baru dari para generasi muda. Dan hal itu juga sekaligus sebagai tindaklanjut rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2015 untuk memulangkan sebanyak 1,8 juta WNI Overstayers/TKI bermasalah.
Lebih lanjut Nusron mengatakan, pemberdayaan TKI Purna ini dinamakan sebagai program “Indonesia Memanggil”, dimana BNP2TKI setelah memulangkan TKI bermasalah akan melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan. Hal itu agar para TKI yang kembali ke Indonesia tidak kembali lagi ke luar negeri.
“Tujuan dari diselenggarakanya acara ini adalah untuk mensinergikan program pemberdayaan TKI Purna dan keluarganya dengan mitra terkait, serta memperoleh model pemberdayaan TKI Purna dan keluarganya,” kata Nusron.
“Dari pertemuan ini kita cari solusi bersama dalam hal pemberdayaan purna TKI. Tugas ini tidak bisa dijalankan satu kelompok saja, baik pemerintah atau civil society saja, ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh satu tim yang solid, semua pihak harus terlibat,” jelas Nusron.
Politisi PKB itu juga mengatakan bahwa program pemberdayaan TKI Purna saat ini masih sporadis dan belum terintegrasi. Instansi pemerintah memiliki program pemberdayaan, selain itu perbankan dan pelaku pengusaha juga memiliki program yang serupa. “Untuk itu, perlu mensinergikan program pemberdayaan agar tercipta model pemberdayaan yang tepat bagi TKI Purna,” tukasnya.
Dari kegiatan rapat koordinasi pemberdayaan yang mempertemukan antara usaha TKI Purna dengan pihak stakeholders yang utamanya perbankan ini, Nusron Wahid berharap nantinya akan ada aksi nyata dan akan ada jaminan akses, baik modal, jaminan akses produksi dan jaminan akses pasar.
“Jadi dari usaha yang dilakukan TKI Purna ini nantinya akan langsung dapat “di-absorb” terserap oleh pasar,” ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris Utama dari Badan Ekonomi Kreatif, Hari Waluyo, senang akan adanya beberapa kesamaan program. Menurut dia, perbedaan terletak di sumber daya manusianya. Untuk itu, kata dia, ke depan akan ada program pelatihan dan outputnya itu adalah mereka-mereka harus dapat menciptakan lapangan kerja atau menjadi Wirausahawan. Tantangannya adalah mereka yang akan dibina ini masih dalam skala kecil dan mikro. (Why)
Redaktur: Herman Wahyudi
