YOGYAKARTA – Sebenarnya, ada yang tersirat dalam penolakan raja Sultan Yogyakarta, Sri Sultan HB X terhadap proyek tol laut Jokowi. Menurut Youth Movement For Clean and Good Goverment (YMCG), Herman Wahyudi, penolakan Sultan secara tersirat bisa ditafsir sebagai sindiran atas kebijakan tol laut Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat. Sebab sebelumnya Jokowi sudah mengatakan proyek infrastruktur akan dibangun dari dana pengalihan subsidi BBM, yang berarti hasilnya harus kembali kepada rakyat dan bukan pihak asing.
“Secara tersurat, Sultan menolak tol laut Jokowi jika digabung dengan tol laut Tiongkok karena dinilai hanya akan menguntungkan Tiongkok. Namun secara tersirat, proyek infrastruktur itu kan dibangun dari hasil pengalihan subsidi. Jika Jokowi merealisasikan itu (penggabungan dengan tol laut Tiongkok), artinya sama saja dengan mengalihkan subsidi ke pihak asing, bukan rakyat,” kata Herman kepada jogjakartnews.com, Selasa (21/04/2015).
“Ini hanya tafsiran saya pribadi saja, semua orang berhak menafsirkan, tapi faktanya proyek itu kan memang akan dibangun dari hasil pengalihan subsidi BBM,” tegas Herman.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Raja Yogyakarta, Sri Sultan pada hari Senin (20/04/2015) menyampaikan penolakannya terhadap tol laut Jokowi jika di-matc-kan dengan tol laut Tiongkok. Menurut Sultan, hal itu hanya akan menguntungkan pihak Tiongkok sementara bangsa Indonesia hanya akan menjadi konsumen saja.
“China itu bikin tol laut untuk menjual produknya secara global. Ya sudah kalau sampai di-match-kan dengan China kita hanya jadi konsumen, dan itu hanya memudahkan distribusi mereka. Jangan mau kalau di-match-kan dengan China,”kata Sultan.
Sultan berpendapat, sebaiknya presiden Jokowi membuat tol khusus untuk tujuan memperlancar distribusi nasional saja. Sebab hal itu akan lebih menguntungkan dan membuat indonesia lebih kompetitif.
“Saya sangat sependapat dengan Sri Sultan, Jokowi harusnya tidak mengubung-hubungkan tol laut yang akan dibangun di Indonesia dengan Tiongkok. Fokus saja dengan agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang hasilnya jelas untuk kepentingan rakyat, bukan asing,” papar Herman. (Ning)
Redaktur: Rizal
