KABUPATEN GOWA – Sistem perekonomian di Indonesia saat ini dinilai masih belum berpihak kepada rakyat. Padahal kekuatan ekonomi berada di tangan rakyat. Hal tersebut diungkapkan pakar hukum syariah, Prof. Arfin Hamid dalam Seminar Nasional Pemberdayaan Ekonomi dengan tema Peran OJK dalam Mendukung Perekonomian Desa, di Balai Santika Pallangga Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (09/05/2015).
Sekretaris PWNU ini menambahkan sistem ekonomi liberal, sosialis dan walfare state (modern) tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sistem ekonomi syariah bisa diaplikasikan karena merupakan sistem yang adil dan manusiawi.
“Rakyat harus melibatkan diri dalam perekonomian di negeri ini, jangan hanya sekedar membeli,” tegas Arfin.
Seminar yang diadakan oleh Institute of Lipa’ Sa’be, Gowa-Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional Sulawesi, Maluku dan Papua tersebut dihadiri sekitar 100 orang peserta dari berbagai kalangan.
Hadir juga sebagai pemateri anggota komisi XI DPR RI dari fraksi PPP, H.Amir Uskara, M.Kes yang rencanannya juga akan maju sebagai calon bupati Gowa periods 2015-2020.
Dalam seminar tersebut, salah seorang peserta ada juga yang mempertanyakan soal pengawasan Dana Alokasi Desa dan Dana Desa yang rencananya akan segera dikucurkan oleh pemerintah. (Syarief Kate-Citizen Reporter)
Redaktur: Herman Wahyudi
