MENYAMBUT Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015, penduduk Indonesia seakan pengantin baru yang sedang penasaran akan indahnya malam pertama, sekalipun disisi lain ada kehawatiran yang sangat mendalam pada dirinya. Dimana salah satu hal yang sangat penting adalah terkait kesiapan penduduk Indonesia memasuki era pasar bebas tersebut. Adalah tanda keharusan globalisasi, dimana seakan tidak ada pemisah jarak dan waktu antar Negara.
Indonesia dengan segala kekayaan alam saja tidak cukup untuk dibanggakan sebagai modal memasuki era pasar bebas. Ketika kekayaan tersebut tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya dengan baik, maka kekayaan alam Indonesia akan lebih banyak dinikmati oleh penduduk asing yang memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Hal ini menjadi kelemahan kita dari sisi yang lain.
Indonesia saat ini tengah memasuki dampak kapitalisasi global. Terbukti dengan semakin tidak meratanya kesejahteraan ekonomi penduduk Indonesia, semakin berkuasanya kelas-kelas bermodal, serta beberapa kejahatan ekonomi lainnya. Yang semua ini adalah anak kandung dari kapitalisme.
Era kita ditandai oleh fakta pahit yang dibalut dengan manisnya permen. Semua faktor kemasyarakatan telah berpadu dan berfungsi sebagai anasir pendukung para penguasa kapitalis. Di tengah kepalsuan rasa aman dan nyaman, dalam kemudahan dan kelimpahan materi, telah terjadi bencana kehancuran hakikat manusia sebagai pribadi. Alienasi dan represi mencapai klimaks.
Hingga saat ini, kapitalisme merupakan salah satu sistem berpikir yang sanggup bertahan ditengah persaingan sistem yang lain. Marxisme-komunisme, lawan ideologis kapitalisme, secara global telah lama lenyap dalam persaingan kolektif dunia dan hanya tinggal sebagai tameng dinasti keluarga di Kuba dan Korea Utara atau nama simbolis belaka seperti di negeri Cina.
Sebagai Negara yang tengah berkembang untuk maju, penduduk Indonesia perlu memahami rahasia umur panjang kapitalisme. Alasan utamanya barangkali tidak hanya sekedar memuaskan hasrat ilmiah semata. Melainkan lebih dari dimotivasi oleh jiwa dasar bangunan ekonomi NKRI tercinta yang (katanya) menganut prinsip ekonomi kerakyatan. Para Bapak pendiri bangsa kita telah memilih dan memutuskan bahwa semua yang terkandung di bumi pertiwi harus dibagi secara adil dan merata di antara sesama warga sebangsa.
Namun dalam praksis kehidupan berbangsa, keadilan ekonomi sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, semakin menjauh sejauh daging panggang dari api. Jurang kaya dan miskin, jarak rakyat dan penguasa bertambah dalam dan lembar. Dan semakin bertambah dalam dan lebar. Yang berlangsung di Indonesia bukan ekonomi kerakyatan, melainkan hukum rimba: yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memakan yang miskin. Negeri tercinta ini rupanya sedang menerapkan dan memperkokoh prinsip kapitalisme dalam hidup berbangsa dan bernegara secara kasar dan membabi buta. Indonesia adalah Negara kapitalisme murni.
Ketika kapitalisme dipadukan dengan sistem pemerintahan, maka secara tidak sadar akan menjadi godam maut dan lonceng kematian bagi kelas pekerja yang tertindas dan terhisap di dunia industri maupun kehidupan demokrasi serta dalam kebebasan individu. Kapitalisme sangat alergi dengan kemajemukan, oposisi, dan demokrasi.
Hingga pada ahirnya perpaduan kapitalisme dengan pemerintah melampui penggabungan atau sinergi yang bernuansa ekonomis dan finansial. Sinergi keduanya bukan hanya sekedar upaya untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama diantara beragam lembaga dan bidang kerja. Secara hakiki, perselingkuhan antara kapitalisme dengan pemerintah, merupakan pembentukan sebuah sindikat politik tingkat tinggi atau persekongkolan Mafioso yang menelorkan rezim fasis dan politik kartel yang pro status quo.
Kapitalisme di Indonesia sangatlah berbahaya, hal ini perlu adanya gerakan semesta untuk melawan kapitalisme dengan revolusi radikal. Pengganyangan secepat mungkin lambat laun akan merubah kondisi perekonomian Indonesia.
Bahaya besar dan akibat fatal kapitalisme adalah konspirasi politik untuk menguasai semua faktor. Dan rakyat akan kehilangan semua mengingat kemampuan yang pas-pasan, sehingga sangat lemah dalam persaingan. Semua ini berawal dari ketiadaan modal, rendahnya pendidikan, dan keterbatasan akses pada kekuasaan. Ketimpangan posisi sosial dan daya tawar mengakibatkan dua rialitas yang saling bertolak belakang. Disatu sisi rakyat hidup dengan serba kekurangan, dan di sisi lain sekelompok manusia menguasai dan menikmati kelimpahan.
Di tengah carut-marutnya perpolitikan negeri, kondisi perekonomian yang tak kunjung stabil seakan kita menjadi kuli di rumah sendiri, hingga pada konflik elit politik yang tak kunjung usai, dan ahirnya bermuara pada ketidak percayaan penduduk negeri kepada pemerintah Indonesia. Hal ini tidak lantas memandang masa depan Indonesia dengan wajah suram, kita selalu optimis penderitaan sebentar lagi akan usai.
Perlu kita pahami bahwa Negara merupakan institusi yang lahir dari konsensus yang dilakukan oleh satu atau lebih suku bangsa di sebuah wilayah yang berdaulat. Dalam artian lain, Negara adalah badan sosial yang sangat menjunjung harkat dan martabat serta hak dan kewajiban kemanusiaan. Tugas Negara adalah menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara. Sedangkan pemerintah adalah mereka yang memiliki kewenangan untuk mengatur an mengelola Negara.
Dengan hal itu, maka perlu adanya kerjasama harmonis antar semua lapisan warga dengan pemerintah, yang ditopang oleh kualitas manusia yang berpendidikan. Guna semakin berkembangnya bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju, adil, dan berkesejahteraan. Memajukan suatu bangsa adalah tanggung jawab bersama. Ketika kesadaran itu muncul, maka konsekuensi logisnya adalah keadilan ekonomi, keadilan sosial, serta kemakmuran bangsa akan kita rasakan untuk kita nikmati bersama. [*]
* Penulis adalahAktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo, Jawa Timur
