JAKARTA – Tanda Tanda Kejatuhan Ekonomi Nasional di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditengarai semakin dekat . Jalan untuk menuju perbaikan ekonomi nasional diakhir tahun ini, diprediksi tidak akan terjadi dan cenderung akan semakin tidak terkendali. Hal itu akan mengakibatkan kredit macet disektor manufacturing ,konstruksi , serta kredit konsumen .
“Berdasarkan Laporan PMI Manufaktur Indonesia versi Nikkei/Markit Economics terkini menggarisbawahi situasi kontraksi yang telah berlangsung selama sebelas bulan berturut-turut. Perusahaan-perusahaan dilaporkan terus memangkas produksi dan mengurangi jumlah tenaga kerja seiring merosotnya pesanan baru.Sementara pesanan bisnis dari luar negeri, khususnya negara Asia lain, tercatat masih terus melemah,” ujar Ketua Litbang Kajian Ekonomi Nasional Dan Kebijakan BUMN, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Ir Widodo Sektianto.MBA, dalam keterangan pers yang diterima jogjakartanews.com, Selasa (15/09/2015) siang.
Selain itu, Widodo juga melihat bahwa laju kemerosotan pesanan baru maupun output produksi telah melambat, demikian pula dengan laju pemecatan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga kerja perusahaan manufaktur. Dengan kian melemahnya Rupiah terhadap Dolar AS, kata dia, menyebabkan kegagalan dalam mengangkat permintaan dari luar negeri. Sebab, meningkatnya biaya impor barang modal, mengakibatkan tekanan inflasi tertinggi dalam tahun ini.
“Lemahnya permintaan domestik dan luar negeri menghalangi perusahaan-perusahaan untuk mengoper sepenuhnya peningkatan biaya-biaya produksi kepada konsumen, sehingga inflasi melambat pada bulan Agustus 2015,” imbuhnya.
Dijelaskan Widodo, laporan PMI Manufaktur Markit/Nikkei juga mengungkap kondisi dimana biaya produksi masih terus tinggi akibat depresiasi Rupiah, tetapi para produsen tidak bisa mengoper kenaikan biaya ke konsumen akibat lemahnya permintaan domestik dan luar negeri. Kondisi tersebut, kata Widodo, secara tidak langsung dikonfirmasi oleh data inflasi Agustus yang malah melambat, yaitu selip dari 7.26 persen menjadi 7.18 persen yeoar-on-year (YoY), atau dari 0.93 persen menjadi 0.39 persen Month-on-Month (MoM).
“Selaras dengan laporan Inflasi dari BPS yang juga baru dirilis beberapa jam yang lalu. Menurut BPS, dalam bulan Agustus telah terjadi inflasi sebesar 0.39 persen (MoM), lebih rendah dibanding inflasi Juli yang sebesar 0.93 persen dan menunjukkan tekanan inflasi terendah dalam empat bulan terakhir. Kenaikan harga terutama terjadi pada kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar,” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan, secara YoY, laju inflasi juga selip dari 7.26 persen menjadi 7.18 persen. Sedangkan angka inflasi inti yang mengecualikan harga barang-barang bervolatilitas tinggi meningkat tipis dari 4.86 persen menjadi 4.92 persen dalam bulan Agustus.
“Akan tetapi angka itu masih lebih rendah ketimbang rekor inflasi inti bulanan sepanjang semester pertama tahun ini,” tukasnya.
Turunnya tikat Inflasi pada bulan Agustus menurutnya bukan karena-kinerja ekonomi yang membaik tetapi karena daya beli masyarakat yang makin menurun akibat maraknya PHK.
Fenomena itu merupakan konfirmasi pertama dari kekhawatiran mengenai indikasi kalau perlambatan laju inflasi merupakan efek samping dari memburuknya sektor ketenagakerjaan. Di satu sisi, upah riil rendah akibat kenaikan gaji tahun ini yang diiringi dengan naiknya harga-harga, dan di sisi lain maraknya PHK.
“Rendahnya upah riil dan PHK membuat pasar tenaga kerja makin longgar dan daya beli masyarakat makin rendah, sehingga perusahaan-perusahaan makin tidak bisa menaikkan harga di tingkat konsumen. Pada akhirnya ini berpotensi menjadi lingkaran setan dimana laju inflasi tertahan tetapi banyak orang gagal mendapatkan pekerjaan. Kita akan menunggu konfirmasi berikutnya dari data PMI dan Inflasi yang akan dirilis pada awal Oktober untuk mengetahui apakah situasi ini hanya berlangsung sementara ataukah berpotensi menjadi penyakit jangka panjang bagi negeri ini Dengan ditandai collapse perbankan akibat kredit disektor manufacturing ,Komsumsi ,Kredit Konstruksi macet,” tandasnya.
Sementara, terkait National Interest Account untuk mendukung peningkatan eksport, menurut widodo juga tidak mempan, karena banyak yang negara yang juga mengurangi Eksport dari Indonesia.
“Justru National Interest account akan banyak menimbulkan Eksport Fiktif seperti eksport produksi Mebel fiktif ,yang siap-siap bobol suit Lembaga Penjamin Eksport Indonesia.
Dan jika tidak ada perubahan yang signifikan umtuk menghindari Ancaman PHK massal bagi Buruh, maka tidak tertutup kemungkinan terjadi krisis ekonomi yang berlanjut ke krisis politik dengan dijatuhkannya Jokowi- JK Oleh Rakyat ,” pungkasnya. (pr/ded)
Redaktur: Rudi F
