Ketum PP GPII: Jokowi-JK Kian Salah Urus Negara

JAKARTA – Setelah satu tahun lebih berkuasa, Presiden Jokowidodo Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (Jokowi- JK) semakin menunjukkan keberpihakkannya kepada asing dengan arah kebijakan yang sangat liberal di berbagai sektor.

“Sikap pemerintah yang menolak untuk mengumumkan nama-nama 17 perusahaan perusahan besar dengan penanaman modal asing yang telah menjadi tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Meski sudah berbilang bulan puluhan juta rakyat di Sumatera, Kalimantan terkena dampak dan kerugian yang sengat besar bahkan korban nyawa dan penyakit manahun yang menimbulkan efek genosida satu generasi,” ujar Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Karman BM dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa (17/11/2015).

Dikatakan Karman, bukti keberpihakan Jokowi kepada asing adalah dalam kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu, Jokowi kemudian menyetujui mendorong perdagangan bebas dengan USA dengan membawa Indonesia untuk masuk dalam skema trans pasifik patnership (TPP).

“Ini jelas menunjukan rezim leberalis ini menggadaikan kedaulatan negara kepada asing,” tukas aktivis yang presidium Aliansi Tarik Mandat (ATM) Jokowi-JK .

Masih menurut Karman, kasus terakhir yang menambah derita dan kekecewaan publik adalah dugaan kuat, seperti yang di laporkan Sudirman Said Menteri ESDM, bahwa telah terjadi upaya kong-kalikong yang di lakukan oleh unsur legislatif dengan Perusahaan tambang emas terbesar di Papua.

“Ini semua menunjukan bahwa pengelola negara ini baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif telah salah urus dan terjadi malpraktik dalam pelaksanaannya,” tandasnya.

Melihat realitas tersebut, Karman menyerukan sudah saatnya semua kekuatan rakyat, mahasiswa, pelajar, pemuda untuk berhimpun diri, mengorganisir kembali dirinya untuk bersama sama melakukan tugas sejarahnya. Yaitu, kata dia, merebut masa depannya dari pemerintahan komparador asing dengan  melakukan perubahan secara menyeluruh alias revolusi total dengan kembali ke UUD 1945 pra amandemen,

“MPR harus menggelar Sidang Istimewa, tarik mandat Jokowi JK dan segera nasionalisasi aset aset asing termasuk PT Freeport. Kami tidak akan pernah lelah melawan sampai cita-cita rakyat ini terpenuhi. Konsistensi perlawanan kami selama 8 bulan ini akan terus kami kobarkan sampai titik darah penghabisan tegasnya,” Pungkasnya.

Sekadar informasi, sebagaimana di ketahui kami dari Aliansi Tarik Mandat hari ini Senin (15/11/2015) yang lalu bersama ratusan pemuda dan mahasiswa terus konsisten menyuarakan revolusi total ini di depan gedung MPR/DPR. (pr*/kt3)

Redaktur: Rizal

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *