YOGYAKARTA – Dewan Pimpinan Provinsi Keluarga Besar Marhaenis Daerah Istimewa Yogyakarta (DPP KBM-DIY) akan mengumpulkan kaum marhaen untuk menguatkan nasionalisme dan menuntaskan agenda reformasi yang dinilai belum selesai.
Ketua KBM DIY, Agus Subagyo mengatakan, pada usia yang ke 74 Tahun kemerdekaan RI, bangsa Indonesia masih menyisakan banyak persoalan kebangsaan, terutama setelah terpuruk akibat degradasi di berbagai sektor yang bermuara pada krisis nasional sejak 1998 yang mengawali reformasi di Indonesia.
Menurutnya, dalam era paska reformasi saat ini, Indonesia sedang memasuki proses transisi demokrasi, dari demokrasi ala Orde Baru ke demokrasi ala reformasi. Namun menurutnya bangsa Indonesia masih belum benar-benar siap menghadapi perubahan yang terjadi,
“Pertanyaannya kemudian, dari mana kita harus mengisi dan memperbaiki degradasi kehidupan bangsa ini?” mengingat, dalam masa transisi ini, justru semakin menjauhkan cita-cita nasionalisme yang telah di mandatkan oleh para pendiri bangsa. Hal ini di tandai dengan masih tingginya angka kemiskinan, kekerasan yang di lakukan negara, korupsi, konflik sosial, gizi buruk, pengangguran, pembalakan hutan, bencana sosial dan lain-lain, yang sampai hari ini masih menjadi persoalan yang belum mampu dituntaskan dalam proses reformasi,” katanya kepada jogjakartanews.com, Selasa (27/08/2019).
Ia menjelaskan, dalam pembukaan UUD 1945 menyebutkan, bahwa lahirnya negara bangsa Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan ikut dalam ketertiban dunia dengan prinsip perdamaiaan, keadilan dan kesejahteraan bersama,
Hal tersebut, kata dia, banyak dipengaruhi pemikiran Bung Karno (Presiden RI 1, Soekarno), bahwa nasionalisme Indonesia di dasari oleh dua hal, yaitu sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Sosio nasionalisme berarti bahwa nasionalisme kita lahir karena kesamaan nasib atas realitas kemiskinan dan penderitaan, akibat dari kejahatan struktur dan sistem kolonialisme dan imperialisme,
“Melalui persamaan ini, seluruh rakyat bersatu pada bingkai ke-Indonesiaan, dengan menyatukan ke dalam satu bahasa, satu tanah air dan satu bangsa, serta menyatakan satu tekad untuk melawan segala bentuk penindasan kolonialisme dan imperalisme dengan perjuangan mencapai kemerdekaan,” jelas Agus.
Sedangkan Sosio Demokrasi, menurutnya yaitu suatu ajaran yang menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia hanya dapat di jalankan melalui proses demokrasi. Demokrasi yang di maknai bukan hanya demokrasi politik, yang hanya menjamin hak-hak politik warga negara, tetapi lebih dari itu, demokrasi yang juga menjamin hak-hak sosial, budaya dan ekonomi warga negara, seperti kesehatan, perumahan, pendidikan, menghargai budaya lokal dan hak atas pekerjaan yang layak,
“Ajaran Bung Karno ini kemudian di jadikan landasan untuk membangun dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 45,” tukasnya.
Berangkat dari berbagai persoalan bangsa yang belum terselesaikan tersebut, kata Agus, DPP KBM DIY merasa tergugah untuk kembali mengajak seluruh komponen Negara Bangsa Indonesia untuk kembali pada kesadaran atas cita-citanya,
“Dalam kerangka ini, mengorganisir dan menfasilitasi proses diskusi untuk mencermati persoalan-persoalan bangsa Indonesia saat ini dalam prespektif Nasionalisme,” ujarnya.
Diinformasikan Agus, diskusi kaum marhaen akan dilaksanakan pada Minggu, 1 September 2019 Pukul 09 – selesai di Jalan Nitipuran 89 Yogyakarta. Diskusi kaum marhaenis akan dihadiri aktivis dari berbagai elemen marhaen,antara lain GMNI, Pemuda Demokrat, pemuda marhaenis, KBM, GSNI, dan ISRI. Akan hadir sebagai narasumber antara lain, Prof DR Wuryadi (DPN KBM), DR Soenhadji ( DPN ISRI) dan Yos Soetiyoso (aktivis Marhaenis).
“Diskusi ini di harapkan dapat menjadi wahana refleksi untuk mengembalikan kembali Nasionalisme Ke-Indonesiaan sebagai landasan moral atau spritualitas untuk menuntaskan agenda- agenda reformasi yang belum selesai,” harap Agus Subagiyo. (rd)
Redaktur: Ja’faruddin. AS
