BANTUL – Potensi Konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Bantul, banyak dipicu disinformasi atau kabar yang menyebabkan polemik dan kesalah pahaman di Media Sosial (Medsos). Disinformasi biasanya banyak beredar pada saat momentum politik.
Hal itu diungkapkan praktisi media massa Yogyakarta, Ja’faruddin, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang diselenggarakan Kantor Kesbangpol Kabupaten bantul di Aula Gedung Koperasi Adil Kabupaten Bantul, Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo, Rabu (11/12/2019) siang,
“Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Tahun 2020 mendatang. Selain itu, juga akan digelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Momentum politik seperti ini biasanya banyak disinformasi dan hoax yang menyebabkan konflik hingga berujung konflik,” ujarnya di hadapan peserta diskusi yang merupakan Tokoh Masyarakat (Tomas), perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Bantul.
Direktur jogjakartanews.com ini mengatakan, salah satu cara mencegah disinformasi dibutuhkan peran para tokoh masyarakat di Bantul untuk menjadi penggiat jurnalisme warga yang mengabarkan berita-berita positif terkait kegiatan organisasinya,
“Yang terpenting antar organisasi bersama-sama saling mendukung mem-viralkannya. Berita menjadi viral itu kan karena banyak yang membaca dan menyebar. Kelemahan kita, kadang lebih suka menjadi konsumen, bukan produsen informasi yang diviralkan. Sederhananya, selain harus bijak bermedsos, kita juga harus mengisi ruang-ruang virtual (internet) dengan konten positif yang bisa diviralkan juga,” kata Ja’far yang juga penggiat Forum Muda Lintas Iman Yogyakarta (Formuliyo).
Ia menjelaskan kegiatan positif organisasi atau komunitas sebenarnya bisa dipublikasikan selain di media sosial, yaitu melalui Citizen Jurnalism atau jurnalisme warga yang banyak dibuka media massa professional. Selain itu, pimpinan atau anggota organisasi bisa mengirim opini ke media massa professional atau bahkan pers rilis,
Menurutnya, hal itu agar informasi atau berita yang ditulis bisa diverifikasi oleh editor yeng pastinya berpedoman dengan Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang Pers. Ia menjelaskan, berbeda dengan di Medsos, media massa ada redaktur, sehingga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam UU Pers, seperti misalnya dilarang memuat isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA),
“Oleh karenanya, para Tomas di Bantul yang aktif di Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat perlu berlatih untuk menulis berita layaknya wartawan,” ujarnya.
Ia menekankan disinformasi sangat penting untuk dicegah karena bisa menghancurkan Demokrasi,memecah belah bangsa Indonesia, bahkan Ideologi Pancasila,
“Disinformasi jelas memecah belah, menghancurkan demokrasi dengan membuat publik tidak percaya dengan Pers. Padahal Pers adalah pilar ke 4 Demokrasi,” tegasnya.
Bahkan, di belahan dunia lain disinformasi telah terbukti menghancurkan sebuah negara. Ia mencontohkan negara Libya. Dulu sebelum tumbang, Pemerintahan Khadafi memberikan warganya Komputer gratis dan akses internet kepada warganya. Namun dari situlah mulai berkembang disinformasi, masuknya paham-paham radikal yang memprovokasi dengan menyebarkan ekstrimisme untuk menumbangkan pemerintahan yang sah,
“Sekarang Pengungsi Libya ditampung oleh Sudan yang notabene negara miskin di Afrika. Jangan sampai Indonesia seperti itu,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan narasumber lainnya, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Bantul, Hanum Hanifah. Menurutnya, hingga saat ini faktanya belum ada konflik sosial yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun, akibat banyaknya hoax, DIY yang berpredikat city of tolerance menjadi rusak,
“Belum ada fakta konflik sosial, yang ada hanya potensi konflik. Bahkan untuk DIY, Bantul disebut paling intolerance. Ini karena berita hoax dan dibumbui provokasi. Betul peristiwanya ada, tapi fakta yang terjadi di lapangan tidak seperti yang banyak disampaikan di Medsos,” tandasnya.
Sebelumnya, diskusi yang dimoderatori Tokoh Karang Taruna Kabupaten Bantul, Sutrisno tersebut dibuka Kepala Kesbang Kabupaten Bantul, Fatoni. Menurutnya tujuan diselenggarakannya diskusi adalah untuk mengajak para Tomas, Ormas dan OKP di Bantul untuk bersama sama melakukan deteksi dini untuk mencegah potensi konflik sosial di Bantul, terutama menjelang Pilkades serentak dan Pilkada 2020,
“Harapannya dengan kegiatan ini, dengan peran serta para tokoh masyarakat, kondusifitas di Bantul tetap terjaga,” pungkasnya. (kt2)
Redaktur: Fefin Dwi Setyawati
