GUNUNGKIDUL – Penindakan pelanggaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Pemilu ke Pemilu selalu mengalami kenaikan. Peran Gerakan perempuan dalam pengawasan Pemilu dinilai cukup efektif dalam meminimalisir pelanggaran Pemilu.
Hal itu disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, DR. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH saat memberikan sambutan dalam acara Launching Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM) di Kantor Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Kamis (01/10/2020).
Menurut Ratna, apabila peran Gerakan Perempuan dalam pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 ini semakin dioptimalkan, maka ia optimis jika angka pelanggaran semakin bisa ditekan.
“Gerakan Perempuan dapat menjadi suatu obat, kalaupun tidak menyembuhkan pelanggaran, paling tidak ini bisa mengurangi,” tuturnya dalam acara yang juga dilangsungkan dengan media virtual tersebut.
Ia juga menilai gerakan partisipasif perempuan dalam pengawasan Pilkada sangat penting karena mengusung misi penting, yaitu misi menyelamatkan kemanusiaan dan misi menyelamatkan daulat rakyat. Sebab, kata Ratna, hampir tidak ada pemilu yang berlangsung tanpa adanya pelanggaran,
“Sehingga partisipasi masyarakat, khususnya Gerakan Perempuan menjadi kekuatan baru dalam mengawasi proses pemilihan. Tentu kita berharap dari proses ini menghasilkan pemimpin yang amanah,” ungkapnya.
Selaku perwakilan dari Bawaslu RI, Ratna menyampaikan apresiasi dan memberikan dukungan sepenuhnya GPM yang digagas Bawaslu Gunungkidul. Ia mengaku turut bangga dengan adanya GPM, karena tidak semua provinsi melakukan hal yang sama,
“Ini membuktikan adanya tekad yang kuat oleh teman-teman Gunungkidul. Dan kegiatan ini akan saya tuliskan kepada Provinsi yang lain, sehingga gerakan ini dapat menjadi contoh bagi Provinsi lain,” ucap Ratna.
Menurutnya GPM lahir dari gerakan sosial yang menjadi gerakan moral untuk mengawal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Gunungkidul agar berlangsung sesuai asas Pemilu, yaitu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil,
“Sesuai data jumlahnya sudah 536 perempuan yang berpartisipasi dalam GPM. Saya merasa bangga karena untuk mengumpulkan dan meyakinkan perempuan dalam kegiatan seperti ini tidaklah mudah. Semoga ini dapat menjadi daya tarik bagi perempuan lain yang ada di Gunungkidul. Sebagai sebuah gerakan untuk tujuan positif, harus dilakukan langkah- langkah untuk merawat agar gerakan seperti ini dapat bertahan sampai dengan Pemungutan suara,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu DIY, Sutrisnowati yang turut hadir dalam acara berharap agar launching GPM tidaklah sebagai seremonial belaka, namun Perempuan di tingkat kecamatan atau desa akan melakukan diskusi dan komunikasi yang dapat melakukan pengayaan terhadap pencegahan adanya potensi pelanggaran,
“Gerakan GPM, perlu lebih dikongkretkan dalam berbagai aktivitas yang memposisikan perempuan dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Kami menghimbau agar Pengawas Pilkada di tingkat kecamatan dan desa untuk terus membangun komunikasi agar lebih bersinergi sehingga dapat berperan nyata dalam pembangunan demokrasi yang jujur, adil dan berintegritas,” imbau Sutrisnowati.
Di sisi lain, Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Rini Iswandari mengungkapkan, tujuan dibentuknya GPM adalah untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2020 ini.
Ia menjelaskan, latar belakang GPM adalah dengan adanya fakta bahwa partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan (Pilkada) yang jumlahnya masih jauh dibanding laki-laki.
“GPM menyasar perempuan yang sudah memenuhi syarat sebagi pemilih, tidak berafiliasi politik dan sukarela mau menjadi relawan. Sementara ini yang sudah terdaftar berlatar belakang dari berbagai unsur yakni anggota PKK,kader kesehatan, forum-forum sosial, Himpaudi, Fatayat, Forum Srikandi Desa Gunungkidul, Muslimat, Aisyiyah, karang taruna dan lain-lain,” bebernya.
“Saat ini anggota sudah ada 536 orang yang tersebar se Gunungkidul dan masih akan terus bertambah dengan target 1.416 org sesuai dengan jumlah dusun di Gunungkidul, karena harapannya 1 dusun ada 1 orang relawan GPM,” tutup Rini. (rd2)
Redaktur: Fefin Dwi Setyawati
