YOGYAKARTA – Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan bantuan kebutuhan makanan bagi warga yang menjalankan isolasi mandiri (Isoman). Hal itu mengemuka dalam rapat bersama jajaran Pemkot dari Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Dinas Sosial (Dinsos) Pemkot Yogykarta, Senin (12/04/2021) kemarin.
Ketua Pansus Covid19 Antonius Fokki Ardiyanto S.IP. mengungkapkan, Sejak tanggal 25 Maret 2021 warga masyarakat Kota Yogyakarta yang menjalani Isoman berdasarkan rekomendasi dari Puskesmas dan aparat pemerintah setempat mengeluhkan tidak adanya bantuan permakanan dari pemerintah sebagai wujud negara hadir,
“Selama ini ketika ada warga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri kaitannya dengan covid-19, maka negara hadir dalam wujud bantuan permakanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (13/04/2021).
Menurut Fokki, dalam rapat bersama dengan tim dari eksekutif yang dipimpin Asisten Kesra Pemkot Yogyakarta, Sisruwadi, perwakilan dari Dinsos Kota Yogyakarta membenarkan bahwa memang bantuan permakanan untuk warga yang menjalani Isoman dihentikan. Alasannya, Kata Fokki, karena Dinsos kehabisan dana dikarenakan permintaan sangat banyak dari wilayah.
“Artinya warga yang melakukan Isoman sangat banyak. Dan solusi dari Dinsos akan melakukan refocusing atau penggeseran anggaran pada bulan Mei karena itu masuk dalam anggaran rutin dinas. Menyikapi jawaban itu, maka saya selaku ketua pansus menegaskan tidak setuju dengan cara pergeseran anggaran karena itu lambat sekali dan rakyat ‘kleleran’ (terlantar, red) dalam melakukan isoman. Memang di beberapa wilayah ada warga yang bergotong royong membantu warganya yang melakukan isoman, tetapi itu bukan jadi alasan untuk negara lepas tangan,” tegas Fokki.
Dalam rapat bersama kemarin, Fokki menyampaikan, negara harus tetap hadir dengan cepat dan mekanisme yang cepat sesuai peraturan perundang undangan. Ia meminta mengembalikan kebijakan urusan permakanan untuk warga yang melaksanakan isoman kepada mekanisme Biaya Tidak Terduga (BTT),
“Artinya ini kembali diampu oleh satgas covid19 Pemkot Yogyakarta,” tandas Fokki.
Fokki menjelaskan apa yang disampaikannya dalam rapat juga diamini oleh inspektorat yang juga hadir dalam rapat tersebut. Maka ia mengharapkan minggu depan bantuan permakanan bagi warga Kota Yogyakarta yang menjalani isoman dapat kembali berjalan normal.
Di sisi lain dalam rapat tersebut juga disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan tentang pelaksanaan vaksin di Kota Yogyakarta yang sudah dimulai dari cluster nakes, PKL di gumaton (tugu malioboro kraton), lansia, ASN termasuk guru dan sekarang BUMD (BPD, Bank Jogya, XT Square dan PDAM). Berkaitan dengan permasalahan vaksinasi di Kota Yogyakarta terungkap bahwa pemkot dalam hal ini dinas kesehatan tidak mempunyai data tentang berapa jumlah penduduk ber KTP Kota Yogyakarta yang sudah menerima vaksin, dikarenakan sistem tidak mendukung. Hal tersebut juga menjadi sorotan dari Pansus, karena dengan tidak ada data maka akan kesulitan dalam menentukan merumuskan kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan pandemi ini dalam konteks lokal,
“Saya berharap Dinas Kesehatan segera menyisir data berkaitan dengan hal itu, karena ini penting sekali,” harap Antoniua Fokki Ardiyanto S.IP. (pr/kt1)
Redaktur: Faisal
