YOGYAKARTA – Staf khusus Presiden Bidang Sosial, Angki Yudistia mengatakan, sebagai salah satu upaya guna mendorong pemberdayaan disabilitas, pemerintah akan mempercepat vaksinasi terhadap penyandang difabilitas. Menurutnya penyandang disabilitas di Indonesia terdapat 38 juta jiwa. 800 ribu dari jumlah itu berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Angki menjelaskan, kaum difabel rentan terhadap penularan Covid – 19, sehingga menjadi prioritas untuk divaksin. Selain itu, vaksinasi juga untuk mempersiapkan kaum difabel terjun berkarir,
“Oleh karena itu, guna mendukung penganganan difabel di daerah, termasuk DIY, kami akan mempercepat vaksinansi,” katanya seusai kunjungan ke Gubernur DIY di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (07/06/2021).
Percepatan vaksinasi terhadap kaum difabel, kata Angki, sesuai edaran dari Kementerian Kesehatan pada April 2021 yang diberikan kepada masing-masing kepala daerah dan sentra-sentra vaksinasi. Menurutnya, Pemerintah sendiri sudah mulai vaksinasi untuk 500 ribu difabel sejak2 Juni 2021 secara serentak,
Namun demikian, Angki menekankan metode percepatan vaksinasi nantinya disesuaikan dengan kondisi disabilitas,
“Kebutuhan penyandang disabilitas berbeda-beda, ada disabilitas sensorik, motorik, intelektual dan mental yang masing-masing memiliki kebutuhannya sendiri. Pola pemerintah pun akan dikoordinasikan dengan komunitas-komunitas disabilitas maupun support systemnya,” jelasnya.
Tantangan utama dalam pelaksanaan vaksinasi terhadap kaum difabel menurut Angki adalah transportasi dan akomodasi bagi penyandang disabilitas untuk bisa mengakses tempat vaksinansi. Hal ini perlu secara matang dipersiapkan, entah nantinya petugas yang jemput bola, atau penyandang disabilitas difasilitasi penjemputan,
“Kami berharap hal ini dipersiapkan dengan baik, sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing,” harapnya.
Oleh karena itu, dalam kunjungannya, ia bersama Gubernur DIY membahas mengenai sinergitas Pemda DIY dengan pusat pada penanganan kaum difabel. Sebab, DIY merupakan salah satu daerah ramah disabilitas,
“Kami memohon dukungan Komisi Nasional Disabilitas sebagai bentuk sinergitas antara Pemda dan Pemerintah Pusat. Sesuai arahan Presiden, semua kebijakan harus dapat diimplementasikan dengan tepat dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas melalui otonomi daerah masing-masing,” imbuh Angki.
Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menuturkan Pemerintah Daerah DIY selama ini berusaha memprioritaskan dan memfokuskan semua bidang yang menjadi urgensi bagi penyandang disabilitas. Penanganan difabel ini harus disesuaikan dengan kondisi faktual yang ada di lapangan. Menurut Sri Sultan, di DIY terdapat 29 ribu komite penanganan disabilitas yang tersebar di kabupaten dan kota guna memfasilitasi kaum difabel. Komite tersebut sudah ada sebelum adanya UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
Dalam memfasilitasi kaum difabel, Pemda DIY melihat dari klasifikasi kekurangan difabel,
“Apakah hanya satu atau tiga atau empat, klasifikasinya kan beda-beda, jadi untuk untuk aktivitas apa yang cocok dengan yang bersangkutan itu kan harus jelas,” tuturnya usai menerima Staf khusus Presiden Bidang Sosial, Angki Yudistia.
Sri Sultan juga menilai kualitas SDM pada kaum difabel sangat penting, karena menyangkut kemandirian terhadap kebutuhan pribadinya. Kemampuan difabel untuk berkarir mencukupi kebutuhannya, sangat diperlukan. Oleh karena itu, Dinas Sosial memprioritaskan bidang ketenagakerjaan ini.
Pemda DIY memprioritaskan ketenagakerjaan melalui pendidikan, training dan sebagainya. Tenaga kerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi. Seperti misalnya kurang pada satu aspek, maka dia bisa bekerja di bidang tertentu. Atau kurangnya ada 3 aspek, dia hanya bisa bekerja di satu bidang saja,
“Harapan saya dengan kondisi seperti itu dimungkinkan pemerintah juga memelopori untuk mereka diterima jadi ASN, kan gitu. Kalau pemerintah saja enggak mau, ya gimana swasta yang mau,” harap Sri Sultan. (pr/kt1)
Redaktur: Faisal
