Oleh: M.Hamzah*
Pemilihan Presiden (Pilpres) di Indonesia masih lama, yaitu pada 2024 mendatang. Namun Nama-Nama Calon Presiden (Capres) sudah muncul. Tentu itu baru Capres bohongan, karena sesuai ketentuan Undang-Undang yang mengesahkan Capres ya Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tapi jangan tanya kenapa kok yang menyebut sudah ada Capres pada Pemilu 2024, belum kejaring patroli cyber dan dianggap menyebar Hoax lalu dipenjarakan. Kita semua tahu bahwa Politik di Indonesia ya memang begini. Suka tidak suka ya harus mau nerima. Iya kan?
Padahal, kalau menurut teori klasik Aristoteles, pengertian politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Di Indonesia, bicara Politik seperti menu wajib harian bagi sebagian masyarakatnya, terutama di dunia maya. Tapi apakah politik yang dimaksud seperti yang diutarakan Aristoteles?
Mari kita cek dan ricek. Seringkali kritik terhadap kebijakan pemerintah bahkan langsung kepada presiden menjadi trending topic.
Nah, tentu saja omongan politik sebagian warga +62 tidak nyambung dengan teori klasiknya Aristoteles tadi. Sebab omongan politik justru berujung polemik, gontok-gontokan dan itu berlangsung nyaris permanen. Bukannya menemukan solusi, malah suara-suara delusi yang kian bising. Bahkan ada yang lebih parah, yaitu halusinasi.
Dlusi dan halusinasi, memang beda. Tapi keduanya sama-sama melahirkan isapan jempol. Merujuk istilah medis, Delusi merupakan suatu kepercayaan penderita yang kuat dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Penderita tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Sedangkan halusinasi merujuk pada persepsi yang tidak nyata, seperti melihat, merasakan, mendengar, mencium, dan mengecap sesuatu yang tidak nyata.
Halusinasi adalah gejala ketika indra seseorang mengalami hal-hal yang tidak nyata. Dari penjelasan tersebut, delusi dan halusinasi sama-sama kondisi dimana penderita mengalami hal yang tidak nyata. Sampai di sini jelas ya? Oke.
Sepertinya konsep Politik orang-orang di negeri ribuan pulau ini lebih condong kepada kekuasaan yang merujuk pada teori WA Robson. Ia mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan.
Kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik pikiran maupun perbuatan agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang mempengaruhi.
Jika benar teori itu yang dirujuk secara ssrampangan maka tak salah jika masyarakat awam di Indonesia mengenal Politik lebih sebagai sebuah lembaga. Politik adalah Partai Politik. Orang yang berpolitik adalah orang yang berhubungan dengan Partai Politik atau figur-figur yang diusungnya.
Tentu hal itu bukan tanpa sebab. Selain memang awam, selama ini pendidikan politik juga biasanya disampaikan politisi. Sayangnya, politisi yang bahkan memiliki back groud akademisipun mengukuhkan bahwa pengertian Politik adalah yang berhubungan dengan Partai Politik.
Menjadi insan politik yang terbaik dan termulia adalah ketika menjadi anggota Partai Politik atau jadi simpatisan tokoh, sosok atau figur yang dimunculkan oleh Partai Politik.
Tak pernah ditekankan bahwa esensi politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Bahwa menjadi kader Partai Politik atau ikut Pemilu dan Pilpres bukan jalan utama apalagi satu-satunya untuk tujuan politik yang sesungguhnya.
Bahwa setiap saat ngomong politik dan menjadikan setiap tahun adalah tahun politik bukanlah cita-cita bersama.
Hari-hari ngomomg politik sepertinya memang sudah membudaya. Ketika misalnya segala sesuatu kejadian besar atau yang viral di sosial media selalu dihubung-hubungkan dengan figur yang dimunculkan Partai Politik dalam Pemilu. Para buzzer dan influencer selalu menggiring opini netizen ke arah sana.
Drama politik, sandiwara penuh retorika menjadi sajian utama di samping drama Korea.
Masalahnya para buzzer dan influencer mungkin tak ada masalah dengan dapurnya (ekonomi) jadi tanpa beban ngomong apa aja. Tapi bagaimana dengan netizen yang hanya jadi pengekor? Sudah susah ekonominya karena Pandemi yang tak kunjung usai, lalu selalu dipantik menjadi pemarah, malah tambah tidak produktif. Bukannya berpikir dan bekerja agar sejahtera malah sampai ngotot mendukung dan membela Capres-Capresan pada Pemilu 2024 yang masih jauh.
Bukannya menjadi lebih semangat bekerja malah turut latah di Sosial Media. Mendadak menjadi seperti pengamat, menjadi seperti analis, menjadi seperti politisi bahkan menjadi seperti Tuhan yang bisa menghakimi karena Maha Benar. Ini yang paling bahaya.
Di sisi lain, ada tanya yang kadang terbersit namun akhirnya sirna juga dalam sekejap,
“Benarkah mereka yang di atas mimbar kebesaran berbusa-busa mengatakan ingin menghapus kemiskinan, ingin menghapus kesenjangan, memang tulus?”
“Adakah mereka benar-benar memiliki empati karena merasakan penderitaan kaum lemah? Atau mereka sedang delusi atau bahkan halusinasi?”
Pertanyaan klise nan usang yang sebenarnya sudah bisa dijawab oleh siapapun yang berhati nurani dan ada kejernihan dalam pikirannya.
Entahlah, barangkali rakyat kita juga memang sudah kecanduan janji-janji tanpa bukti. Tanpa itu, mungkin hudup justru menjadi kurang sempurna di negeri yang konon miniatur surga ini. Semoga anggapan saya salah. (*)
*Penulis adalah penggiat Forum Muda Lintas Iman Yogyakarta (FORMULIYO).
