YOGYAKARTA- Mantapkan predikat Jogja smart city, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus menjngkatkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
SPBE yang tengah digulirkan pemerintah, tidak sekadar aplikasi semata. Lebih dari itu, SPBE merupakan bagian dari reformasi birokrasi khususnya di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Smart City di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta pada Senin (20/6).
Aman menjelaskan, Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, lembaga pemerintah pusat maupun daerah diamanatkan untuk melaksanakan SPBE.
Hal itu menurutnya bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Selain itu juga untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu,” ujarnya.
Ia menjelaskan Melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 142 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022 – 2026, Pemkot Yogyakarta memiliki visi untuk mewujudkan SPBE sebagai sarana sistem informasi pengelolaan yang handal dalam mendukung pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.
Dengan mewujudkan SPBE, kota Yogyakarta menjadi Smart City.
Aman mengapresiasi terselenggaranya FGD Smart City dengan tema Standarisasi Tata Kelola dan Manajemen bagi OPD di Lingkungan Pemkot Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Layanan Berbasis Elektronik.
Dikatakan Aman, kegiatan FGD diselenggarakan untuk mendapat bahan masukan sebagai materi kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik demi perbaikan dan penyempurnaan layanan SPBE di Pemkot Yogyakarta.
“Harapannya dari FGD ini muncul umpan balik terkait layanan berbasis elektronik yang sudah ada di lingkup Pemkot Yogyakarta. Supaya layanan ini tidak hanya sekadar diproduksi saja tanpa arah, tapi tujuannya jadi lebih jelas dan tentunya produk layanan itu dibuat karena ada persepakatan antara apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang Pemkot produksi,” jelasnya.
FGD Smart City dimoderatori oleh Kepala Diskominfosan Ignatius Tri Hastono dengan narasumber Kepala Bagian Organisasi Heny Dian Anitasari, Assessor SPBE dari Kementerian PAN&RB Wing Wahyu Winarno, dan Ketua RW 18 Mangunegaran Slamet, S.P.
Dalam pemaparannya Heny Dian Anitasari menyampaikan layanan berbasis elektronik ataupun digital di Pemkot Yogyakarta sudah diwujudkan melalui aplikasi terintegrasi Jogja Smart Service (JSS).
“Dalam pelaksanaannya (JSS) sangat mendorong percepatan pelayanan publik. Terutama sejak pandemi Covid-19, baik itu layanan konvensional dan berbasis elektronik,” ujarnya dalam FGD yang diikuti Kepala OPD atau Unit Kerja di lingkup Pemkot Yogyakarta tersebut.
Menurutnya, Pemkot Yogyakarta selalu mendorong dan berupaya untuk memberikan yang terbaik serta memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya.
“Selain JSS ada Mall Pelayanan Publik sebagai wujud bagaimana Pemkot Yogya memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu Ketua RW 18 Mangunegaran Slamet, S.P mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik Pemkot Yogyakarta sudah semakin baik apalagi sejak adanya JSS di mana hal tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang ada.
Kemudian menurut Wing Wahyu Winarno, perwujudan SPBE di lingkup Pemkot Yogyakarta sudah sangat baik. Layanan yang tersedia di JSS menurutnya sudah terintegrasi dan komplit. Dalam satu aplikasi digunakan untuk layanan publik dan layanan pemerintah. Bahkan jumlah pengguna aplikasi JSS sudah mencapai angka 190 ribu.
“Untuk aplikasi government, ini adalah angka yang terbesar. Jauh di atas rata-rata Kota atau Kabupaten di Indonesia. Tinggal nanti pengembangan dan evaluasinya terus dilakukan,” ucapnya. (pr/kt1)
Redaktur: Faisal
