Oleh: Bagus Pratama*
“BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, mungkin bayi kurang gizi”.
Kutipan lagu Om Iwan Fals yang berjudul “Galang Rambu Anarkhi” itu kembali banyak diputar. Pasalnya kenaikan sejumlah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai berlaku pada Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.
Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter. Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Alasannya adalah subsidi menjadi beban keuangan negara. Kedua subsidi tidak tepat sasaran. 70% katanya tidak tepat sasaran. Subsidi dinikmati kalangan mampu.
Persoalannya, apakah kalangan mampu akan terdampak dengan kenaikan harga BBM seperti kalangan yidak mampu? Tentu jawabnya tidak. Kalangan mampu punya daya beli tinggi. Sedangkan kalangan tidak mampu tidak punya daya beli.
Oke, nanti ada Bantuan sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), Rp 600 ribu per bulan.
Konon katanya nanti pembagiannya bakal lebih tepat sasaran yaitu kepada orang atau penerimanya langsung. BLT juga bakal disalurkan sampai ke pelosok. Selain itu setiap bulan akan ada evaluasi. Masyarakat juga bisa mengontrol. Kelihatannya ini memang kreatif inovatif dan seolah transparan dan akuntabel. Tapi dalam pelaksanaannya justru menjadi “ribet” dan berpotensi masalah.
Begini, kalau setiap bulan dievaluasi, artinya kemungkinan ada yabg bulan ini dapat, bulan depan tidak dapat karena terevaluasi dianggap mampu.
Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat tingkat bawah, bahwa penerima subsidi yang didaftarkan perangkat RT, RW, Dusun, dan Lurah sebagiannya adalah mereka-mereka yang masih keluarga atau kolega dekat. Sisasanya baru dipilih yang miskin.
Di sisi lain, untuk pendataan wewenangnya di Pemerintah daerah. Belum lagi bila berkaca pada Bansos Covid kemarin deh, banyak yang dipolitisasi saat Pilkada oleh calon Incumbent, meski hampir tak tersentuh penegak hukum maupun penyelenggara PEMILU.
Pengalaman yang tak kalah mengerikan dan tidak boleh dilupakan adalah kasus korupsi BANSOS!
Pun misalnya nanti ada evaluasi perbulannya, akan menambah budget tim evaluasi. Yang mengevaluasi biasanya bukan orang miskin. Nah dari sini saja sudah jelas, subsidi dinikmati para evaluator. Tak mungkin tak ada budget untuk tim evaluasi, dan pastinya anggaran tak sedikit.
Apalagi katanya dipastikan BLT sampai ke pelosok. Misalnya sampai ke pedalaman Papua. Nanti akan dikirim pakai armada khusus, kalau di Papua pastinya pakai pesawat. Lha, bantuan berapa? operasional berapa? jangan jangan antara jumlah bantuan yang akan diberikan dengan operasional pengiriman lebih besar operasional pengiriman. Belum lagi dihitung resiko, misalnya ada kejadian alam atau dibajak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Dari dulu setiap ada kenaikan BBM pasti ada bansos. Apa bedanya? Paling beda nama doang. Itu katanya supaya subsidi langsung ke orang tidak ke barang.
Bahasa-bahasa dan analisis tingkat dewa Pak Jokowi dan para menterinya, enggak bakal nyampai ke otak rakyat kecil. Sebab rakyat kecil itu tahunya ketika memilih wakil rakyat dan memilih presiden ya buat memberi solusi atas hidupnya yang susah. Bukan malah tambah susah.
Gimana enggak susah. Terpuruknya ekonomi akibat Pandemi 2 tahun lebih saja belum pulih. Ibarat sedang merangkak untuk bertahan hidup, sekarang dibebani dengan kenaikan harga BBM. Kapan bangkitnya? Kapan pulihnya? Masih ingat bukan tema peringatan 77 tahun HUT RI? MERDEKA!
*Penulis adalah penggiat pada komunitas Penulis Kata Mata Pena Yogyakarta
