YOGYAKARTA – Gelombang penolakan kenaikan harga BBM di Yogyakarta terus berlanjut. Diantaranya dari solidaritas PMII. Massa menggelar aksi damai menolak kenaikan harga BBM di depan Kantor DPRD DI, kemarin (09/09/2022).
Massa aksi tersebut berasal dari beberapa Komisariat dan Rayon yang tergabung dalam solidaritas PMII. Yaitu, PMII Komisariat Sultan Agung Universitas Janabadra, Komisariat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Komisariat Universitas Islam Indonesia, dan Rayon Pondok Syahadat UIN Sunan Kalijaga, dan Komisariat Universita Nahdlatul Ulama Yogyakarta.
Koordinator umum aksi Solidaritas PMII, Muh. Faisal mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh Komisariat dan Rayon adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat kecil.
“Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan sangat berdampak buruk terhadap petani, nelayan, tukang ojek, bentor, dan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa dengan naiknya harga BBM akan berpengaruh terhadap ongkos produksi rakyat kecil, sehingga mereka semakin terjepit secara ekonomi,” katanya dalam keterangan pers yang diterima redaksi.
Ketua Komisariat UMY, Rohim menambahkan bahwa jika alasan pemeritah menaikkan harga BBM karena subsidi BBM membebani APBN, seharunya pemerintah bisa menahan proyek pembangunan infrastruktur seperti Jalan TOL, Bandara, dan IKN.
“Pembangunan infrastruktur jalan terus dan hanya dinikmati oleh segelintir orang, sedangkan rakyat kecil menanggung beban APBN” tukasnya.
Kritik senada disampaikan perwakilan Komisariat UII, Rijal. Menurutnya jika subsidi BBM tidak tepat sasaran, harunya pemerintah memikirkan cara dan melahirkan kebijakan berupa perbaikan mekanisme penyaluran.
“Bukan malah membebani rakyat kecil dengan menaikkan harga BBM. Komisariat UII jelas menolak secara tegas kebijakan presiden Jokowi menaikkan harga BBM,” tegasnya.
Selanjutnya, Muhammad Lutfi selaku Ketua Rayon Pondok Syahadat UIN Sunan Kalijaga dalam pernyataannya menegaskan bahwa Solidaritas PMII secara tegas menolak kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai menindas rakyat.
“Kebijakan menaikkan BBM hanya akan menambah angka kemiskinan dan hal itu tidak mungkin bisa diselesaikan hanya dengan BLT”.
“Kami secara tegas menolak kenaikan harga BBM, karena hanya akan menyengsarakan rakyat kecil diseluruh penjuru Indonesia,” sambung Oksada Achmad perwakilan Komisariat UNU.
Meski saat aksi kemarin diguyur hujan deras, namun para demonstran tetap menggelar aksi hingga bertemu pihak DPRD DIY untuk meminta sikap berpihak pada rakyat kecil.
“Kami akan terus melakukan aksi hingga tuntutan kami dipenuhi” tegas salah seorang orator, Haris.
Adapun lima tuntutan dari solodaritas PMII se-DIY yaitu,
- Mendesak pemerintah turunkan harga BBM,
- Berantas mafia minyak,
- Mendesak adanya transparansi kinerja BUMN,
- Mendesak Pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran,
- Tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.
”DPRD DIY berjanji akan menindaklanjuti surat massa aksi pada tanggal 15, jika sampai tanggal tersebut tidak ada kejelasan maka kami akan melakukan aksi untuk menagih janji” tegas Faisal. (pr/kt1)
Redaktur: Hamzah
