SLEMAN– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menargetkan tahun 2023 Zero Stunting atau tanpa kasus stunting. Berbagai program percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk mencapai target tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk dan Keluaga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB), Dwi Wiharyani mengungkapkan, DPPPAPPKB menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program zero stunting.
“Untuk Progran zero stunting ini, Bidang Pengendalian penduduk dan KB Menjadi sektertiat percepatan Penurunan stunting di Sleman,” ungkapnya kepada wartawan saat menghadiri acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni dan Budaya, Kaliurang, Sleman DIY, Kamis (16/03/2023).
Menurut Dwi angka stunting di kabupaten Sleman cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dari 16 % pada tahun 2021 turun menjadi 15 persen pada tahun 2022. Dalam data Asuhan Gizi dan Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), kasus stunting di Sleman pada 2021 sebesar 6,8 % turun menjadi 5 % pada tahun 2022.
Dwi menjelaskan, kasus stanting tertinggi di Kabupaten Sleman di Kapanewon (Kecamatan) Minggir sebanyak 15,16 %. Akar persoalan stunting, kata dia, adalah pada pengetahuan orang tua atau parenting (pola asuh). Kemudian cara pemberian makanan bagi anak-anak. Untuk mengatasi persoalan tersebut pihaknya sudah membentuk tim-tim khusus.
“Hal -hal yang sudah dilaksanakan untuk mempercepat penurunan stunting antara lain dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim dibentuk berjenjang sampai tingkat Kapanewon (Kecamatan) dan Kelurahan di kabupaten Sleman dengan jumlah kader sebanyak 2088 orang. Kader TPPS terdiri dari tiga unsur kelompok, yaitu kader KB, Kader PKK, dan bidan,” terangnya.
Dipaparkan Dwi, secara umum tugas TPPK ada 2 hal. Pertama, setiap bulan harus melaporkan data sasaran resiko stunting. Kedua mendampingi keluarga resiko stunting. Kendati kasus stunting banyak terjadi pada anak-anak, namun demikian upaya menekan stunting oleh TPPK juga menyasar usia remaja dan dewasa.
“Ada 5 sasaran TPPK Pertama adalah calon pengantin, kedua adalah ibu hamil, ketiga adalah Baduta (bayi dua tahun), dan keempat adalah bayi lima tahun (Balita), lalu kelima adalah ibu pasca bersalin,” kata Dwi yang sekaligus menjabat dan Plt Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) DPPPAPPKB ini.
Selain TPPS dan TPK, kata Dwi, dinasnya juga mengoptimalkan Penyuluh KB (PLKB) di Tingkat Kapanewon (Kecamatan) dengan didukung dana APBD dan Jaring Pengan Sosial (JPS). Dukungan dari OPD lain yaitu dari kelompok Kader Pembangunan Masyarakat (KPN) bentukan Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Kalurahan (DPK). Di Sleman terdapat 104 orang kader KPN.
“Dari instansi TNI AD juga memberikan dukungan program zero stunting ini, karena Bapak KSAD, Jenderal Ddudung Abdurakhman juga menjadi Bapak stunting,” ujarnya.
Stekeholder lain yang dilibatkan dalam program zero stunting adalah Perguruan Tinggi (PT). Diantaranya mahasiswa yang melaksanakan KKN dan PKL. Kegiatan yang dilaksankan salah satunya adalah peningkatan gizi oleh mahasiswa KKN UGM dengan memberikan edukasi pengolahan menu pangan lokal.
“Beberapa strategi pencegahan dan penanganan stunting antara lain membuka dapur sehat atasi stunting, sosialisasi pemberian makanan yang disiapkan, tentang gizi yang dibutuhkan. Kemudian aksi bergisi dengan memberikan tablet tambah darah bagi remaja putri siswa SMP dan SMA/SMK yang langsung dikonsumsi di sekolah. Pemeriksaan HB, khusus untuk remaja kelas 1 SMP dan kelas 3 SMA,” bebernya.
Meski hanya turun 1 persen dalam setahun, namun Dwi optimis dengan mengoptimalkan kader TPPK dan semua stakeholrers tahun 2023 Kabupaten Sleman bisa zero stunting atau tidak ada kasus stunting baru.
“Insya Allah Tahun ini target tercapai,” tukasnya.
Terkait kendala, sejauh ini dinasnya bisa mengatasi. Berdasarkan audit kasus stunting 2022 di satu kalurahan, untuk kasus stunting pada baduta masih bisa diturunkan. Namun untuk balita yang sudah di atas 2 tahun lebih sulit, sehingga Penanganannya dengan intervensi Spesifik.
“Kalau sudah stunting dirujuk ke Rumah sakit oleh Dinkes.” Imbuhnya.
Di sisi lain percepatan penurunan stunting didukung JPS yang realisasinya untuk intervensi sensitif seperti memberikan bantuan asupan makanan bergisi kepada ibu hamil atau yng memiliki gejala Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapatkan bantuan asupan makanan bergizi selama 6 bulan. Bantuan serupa juga diberikan kepada Caten yang punya HB rendah.
“Pendampingan keluarga resiko stunting untuk sasaran intervensi sensitif lebih ke pencegahan, mulai remaja, caten, bumil, ibu melahirkan, batuta dan balita. Untuk Caten, kita ada Aplikasi siap menikah: Elsimil. memang intervensi Sensitive lebih besar menyumbangkan , 70% sedangkan spesifik 30 persen,” pungkasnya. (rd1)
Redaktur: Ja’faruddin. AS
