Setelah adanya penetapan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta sebagai pemenang Pemilu 2024 oleh KPU, menarik untuk disimak bagaimana arah dan politik beberapa partai politik terhadap Prabowo Gibran. Beberapa partai politik yang tergabung dalam pemenangan Prabowo Gibran yaitu Gerindra, Golkar, PAN , Demokrat, Gelora, PSI sebagai pengusung paslon nomor 2 mendapat porsi utama dalam arah koalisi dengan pemerintah. Sementara partai politik yang mengusung paslon Anis Baswedan dan Muhaimin, yaitu Nasdem, PKB dan PKS ada indikasi untuk merapat kedalam pemerintahan, dengan adanya sinyal yang disampaikan oleh Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kubu paslon Ganjar Pranowo dan Mahfudz MD partai politik yang mengusung yaitu PDI P, PPP, Perindo, terlihat PPP mengambil sikap untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, PDI P sampai sekarang belum memutuskan pilihan, meski dari sinyalemen dan gesture dari Ibu Megawati menunjukan untuk menjadi oposisi.
Ada hal yang menarik dalam Tarik menarik koalisi poltik dengan pemerintah saat ini, Yaitu adanya beberapa partai politik yang tadinya berseberangan dengan Prabowo Gibran, kemudian membuka karpet merah agar dimasukan dalam koalisi. Partai tersebut adalah Nasdem, PKB, PKS dan PPP.Menarik untuk dilihat fenomena ini, dimana partai tersebut mengusung perubahan, yang artinya berbeda visi misi dengan Prabowo Gibran yang lebih menekankan pada melanjutkan program yang dibuat oleh Jokowi. Sehingga masyarakat kemudian melihat bahwa koalisi perubahan, adalah koalisi yang paling cepat berubah dibandingkan menjaga visi perubahan yang menjadi nilai jual poltiknya. Sisi lain, juga beberapa parpol yang berada dalam koalisi Prabowo Gibran yang ikut meradang, karena akan mengurangi jatah kursi / jabatan yang akan dibagi dalam pemerintahan.Kubu Prabowo melalui juru bicara Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut bahwa partai partai politik yang tadinya berseberangan dan bergabung dengan nya, adalah koalisi masbukh ( isitilah yang digunakan bagi jamaah sholat yang telat datangnya ). Menurut Dahnil, pada prinsipnya partai partai politik tersebut akan diterima dengan tangan terbuka dalam rangka membangun koalisi pemerintahan yang stabil dan kuat.Menurut Dahnil, Prabowo juga pernah merasakan rasanya menjadi koalisi masbukh yang dialami setelah Pilpres 2019 dengan bergabung dengan Jokowi.
Jika kondisinya demikian, maka dipastikan bahwa koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, adalah koalisi gemuk ( gemoy ), karena hampir 70 % partai politik bergabung ke pemerintahan. Prsaktis tinggal PDI P dan PKS ( Kalau tidak jadi masuk ). Jumlah yang besar ini tentu menimbulkan tafsir yang bermacam macam. Tapi bagi Prabowo Gibran koalisi gemuk ini akan memberikan keuntungan yang banyak , sehingga stabilitas politik dan kebijakan akan terjaga. Termasuk politik parlemen akan lebih mudah untuk diajak kordinasi. Dengan system Presidensial , memang membangun koalisi gemuk akan memberikan dampak besar bagi pemerintahan. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana menjaga soliditas berbagai kepentingan yang menyertainya. Pengalaman koalisi gemuk pemerintahan SBY , seringkali terjadi friksi kepentingan didalamnya, meski dalam satu gerbong besar. Ini tidak terlepas dari berbagai kepentingan dan agenda poltik masing masing yang punya keinginan untuk menunjukan yang paling menonjol.
Semakin gemuknya koalisi, pada akhirnya akan merusak demokratisasi Indonesia, karena tidak adanya check and balance yang baik. Beberapa Negara terlihat, pemerintahan akan tidak efektif, penuh dengan korupsi, keculasan dan cenderung anti kritik, jika tidak ada oposisi didalamnya. Banyak partai politik yang terdogma bahwa opisisi adalah sebagai sesuatu yang haram. Namun sebagian besar berpandangan bahwa oposisi adalah perih dan pedih, karena tidak mendapatkan keistimewaan kekuasaan.Ini hamper dirasakan oleh PPP, Golkar dn juga beberapa parpol lain, yang tidak mau menjadi oposisi. Jika hal ini terjadi , bencana demokrasi pasti akan terjadi. Ada usulan agar oposisi itu perlu diberikan insentif kekuasaan, tapi sebagai katalisator demokrasi yaitu sebagai pengawas yang tegas dan keras terhadap pemerintahan.Dengan adanya insentif, peran oposisi diminati beberapa partai politik. Mesin partai selalu diwarnai dana dan material besar didalamnya.
Demi menyelamatkan demokrasi dan semangat pancasila, ada baiknya tidak semua partai politik bergabung dalam koalisi pemerintah, tapi perlu ada yang berperan sebagai oposisi. Sehingga suara rakyat akan selalu berhadapan dengan kekuasaan. Paling tidak usulan adanya insentif bagi oposisi perlu menjadi hal baru yang perlu untuk diterapkan , sehingga oposisi adalah sesuatu yang dipandang penting dalam percaturan politik dan demokrasi di Indonesia.
*Dikutip dari berbagai sumber.
*Moh. Taufik adalah Dosen Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal
