Kamis, 19/02/2015 17:47 WIB | Dibaca: 1674 kali

FEMI Tuding Pemerintah Pusat Boros APBN P 2015


Defiyan Cory. Foto: Doc/Istimewa

JAKARTA - Forum Ekonom Muda Indonesia (FEMI) menilai pemerintah pusat akan melakukan pemborosan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2015 (APBN P 2015).

“Kami sudah mengkaji APBN P 2015 secara teliti dan seksama. Oleh karena itu kami menyatakan bahwa, dari total belanja negara yang dialokasikan itu, maka kami memandang angka 66,5 persen alokasi belanja untuk pemerintah pusat itu sangat boros. Alokasi itu termasuk anggaran untuk membiayai komisi-komisi adhoc, yang seharusnya menjadi tugas Kementerian dan DPR,” kata Ketua Umum FEMI Defiyan Cori, dalam siaran pers yang diterima jogjakartanews.com, Kamis (19/02/2015).

Dijelaskan Cori, di samping itu belanja untuk DPR juga terlalu besar. Seharusnya, kata dia, DPR sebagai wakil rakyat tidak digaji, tapi hanya terima honor dan tunjangan transportasi untuk sidang membahas draft Undang-Undang dan biaya pengawasan.

“Tidak perlu juga tunjangan untuk perumahan karena anggota DPR bukan karyawan atau CEO profesional. Ada juga belanja untuk kementerian dan lembaga yang tidak terkonsolidasi dengan baik dan itu cenderung boros, misal alokasi anggaran untuk program pelatihan dan perawatan gedung yang ada pada setiap direkorat Jenderal atau deputy,” tukasnya.

Menurut Cori, sebenarnya banyak pos yang bisa dihemat untuk tidak membuat defisit APBN, dan digunakan untuk sektor kerakyatan.

“Kami meminta Pemerintah untuk segera mengintegrasikan komisi-komisi negara itu pada Kementerian dan lembaga negara yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama, cara kerja, sifat independensi dan kinerja lain yang dapat mengoptimalkan program kerja dapat diaplikasikan,” tandasnya.

Ditekankan Cori, FEMI mendesak pemerintah untuk menghemat belanja-belanja itu dengan cara tidak mengeluarkannya secara keseluruhan dari kas Negara. Sebab, kata dia, pembahasan dengan legislatif sudah tidak mungkin lagi, termasuk langkah-langkah yang harus diambil untuk personilnya.

“Semoga masukan ini menjadi perhatian Presiden dan DPR,” pungkasnya. (pr/lia)

Redaktur: Aristianto Zamzami


 





Baca Juga