Jumat, 27/02/2015 07:42 WIB | Dibaca: 5946 kali

Kenaikan Harga Beras, Cermin Gagalnya Program Kedaulatan Pangan


Aristianto Zamzami, S.Pd. Foto: doc/jogjakartanews.com

Oleh: Aristianto Zamzami, S.Pd*

AKHIR-AKHIR ini masyarakat mengeluhkan harga beras yang terus melonjak. Memang keluhan tersebut hanya santer terdengar di kalangan bawah, tidak terlalu di blow up media masa. Soal kenaikan harga beras yang jauh relevan dengan kepentingan rakyat beritanya tak sesanter isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Versus Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Terlebih, baru-baru ini kontroversi pemilihan Kepala Badan Intelegen Negara (BIN), atau peristiwa begal terlatih, dan miss Indonesia yang berfoto menggunakan logo Palu Arit yang identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi terlarang era Orde Baru (Orba).

Terlepas dari sepinya pemberitaan di media massa, namun naiknya harga beras yang merupakan salah satu kebutuhan dasar rakyat, adalah sesuatu yang harus disikapi. Terlebih mahalnya harga beras karena kenaikan harga gabah, baik Gabah Kering Pungut (GKP) maupun Gabah Kering Giling (GKG) ternyata tidak parallel dengan peningkatan kesejahteraan petani. Sebab, dibandingkan harga jual beras di pasaran, margin keuntungan yang diperoleh tengkulak jauh lebih besar. Ironisnya, dibanding beras lokal petani, jumlah beras impor yang beredar di pasar jauh lebih besar.

Hal yang paling penting adalah naiknya harga beras sangat membelit warga miskin. Sebab, kita tahu program bantuan Beras Miskin (Raskin) sudah dihapus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) yang menjadi salah satu program andalan Kartu Tri Sakti Jokowi dan digadang sebagai pengganti Raskin, banyak yang belum mendapatkan. Bahkan banyak kasus di daerah, kartu Tri Sakti menjadi polemik, karena selain banyak warga miskin yang tidak menerima, juga banyak yang tidak tepat sasaran. Kenaikan harga beras juga tentunya membelit kalangan menengah yang bukan kategori miskin, yang tidak masuk dalam daftar dijatah kartu Tri Sakti pemerintah.

Persoalan kenaikan harga beras di era perdagangan bebas, dimana saat ini Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tentu bukan persoalan sederhana. Sebab faktanya produksi beras petani tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, justru beras impor banyak mendominasi pasar. Terkait hal tersebut pertanyaannya juga jelas, siapa yang paling diuntungkan dengan kenaikan harga beras? Jawabannya sangat jelas, pastilah asing dan konglomerasi atau perusahaan-perusahaan importir beras. Pertanyaan yang lebih serius, mampukah Indonesia memenangkan persaingan pasar bebas ASEAN, ataukah Indonesia hanya menjadi Negara konsumen, karena pasar dimonopoli asing?

Sulitnya Deversifikasi Minus Lemahnya Nasionalisme

Menumbuhkan rasa kepercayaan diri masyarakat Indonesia akan kemampuannya sebagai bangsa yang besar memang bukan menjadi sebuah agenda baru. Hampir di setiap pemerintahan, sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini, era Presiden Joko Widodo (Jokowi), isu nasionalisme selalu didengungkan.

Ironisnya, kebijakan pemerintah yang masih pro impor semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap jasa, terutama produk asing, dari pangan, transportasi hingga teknologi. Masyarakat kita yang sejak nenek moyang dikenal dengan kultur agraris dan maitim bahkan lebih menerima gelontoran produk pangan asing, karena dinilai lebih murah dan memiliki kualitas yang sama atau bahkan lebih dari produk lokal. Misalnya, beras import, garam impor, bawang import, dan bahkan buah-buahan import. Kampanye produk pangan luar negeri bahkan sangat gencar melalui media-media massa, seperti mie instant, roti, dan makanan yang bahan-bahannya bersumber dari import. Hal itu semakin mendorong masyarakat lebih menggemari produk makanan asing, seperti yang berbahan baku gandum, ketimbang bahan pangan lokal seperti beras, jagung, ubi, gembili, sagu dan yang lainnya.

Menurut Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSKEP) Bogor, Indonesia telah menjadi pengimpor penting di dunia. Kita mengimpor 5,2 juta ton gandum umumnya melalui Multi National Corporation (MNC), dan menggerus devisa hampir Rp 8 triliun per tahun. Kebijakan pemerintah tersebut telah berpengaruh buruk terhadap pola konsumsi masyarakat kita yang semakin tergiring jauh dari produk pangan lokal dan hal itu telah menyulitkan deversifikasi pangan (Husein Sawit 2012:77).

Padahal, bumi Indonesia kaya sumber pangan. Hutan Indonesia memiliki sedikitnya 945 jenis tanaman sumber pangan yang nilai gizinya melebihi pangan impor seperti gandum. Misalnya, Ketela yang memiliki kandungan Karbohidrat (88,2 gr) lebih tinggi dibanding gandum(77,3 gr). Akibat gencarnya promosi pangan impor, kesadaran masyarakat akan kekayaan pangan negeri sendiri kian tergerus (Suhardi, 2011:154).

Pangan impor, terutama gandum jika tidak mampu ditekan, itu dapat menghancurkan lapangan kerja, membuyarkan pembangunan agroindustry pangan, serta menambah kemiskinan. Namun sebaliknya apabila bahan pangan lokal dikembangkan, justru akan membangkitkan perekonomian rakyat, terutama petani. Sebab, hasil produksi pangan lokal di Indonesia sesungguhnya bisa melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Jika potensi pangan lokal tersebut dikembangkan, saat ini masyarakat tak akan menjerit dengan naiknya harga beras saat ini. Berdasarkan hal tersebut, tentu perlu gagasan besar untuk pemerintah agar mampu mengembangkan potensi produk dan jasa masyarakat Indonesia jika tidak ingin tergerus dalam persaingan bebas pasar ASEAN. []

*Penulis Adalah Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Departemen Kewirausahaan, Direktur Pusat Kajian Ekonomi Sosial Politik Karya Bagi Negeri.


 





Baca Juga