Selasa, 11/10/2016 23:39 WIB | Dibaca: 647 kali

Sri Sultan: Perlu Strategi Budaya Mengelola Laut Indonesia


Sri Sultan HB X saat memberi sambutan dalam Simposium Internasional Fisheries Crime. Foto:M.Roer

YOGYAKARTA – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan perlu strategi budaya untuk menghidupkan kembali kejayaan kelautan Indonesia. Sebab menurutnya, perlu proses yang konsisten dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan hasil laut untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

“Memang membentuk budaya bahari tidak bisa instant, tapi harus didik, diajari dan diedukasi, serta dibudayakan, dari budaya among tani ke dagang layar. Strategi kebudayaan merupakan pemicu bagi transformasi jangka panjang menuju budaya Indonesia yang lebih berorientasi pada kelautan bagi generasi mudanya,”  tutur Sri Sultan sat menyampaikan sambutan The 2N International Symposium Fisheries Crime di Gedung Agung (Istana Presiden) Yogyakarta, Senin (10/10/2016) yang dibuka Presiden RI, Joko Widodo.

Dikatakan Sri Sultan, jika hasil olahan Indonesia menyamai Jepang, artinya dua kali dari data terkini, hal itu akan mendorong pemerintah untuk lebih intens menangani lautnya, agar kebutuhan konsumsi ikan bagi penduduknya terpenuhi. Sehingga, kata Sri Sultan,  fisheries crime ini perlu digalakkan lagi,

“Yang pada gilirannya perlu didukung tata kelola kelautan yang lebih terkoordinasi baik dalam kelembagaan maupun peraturan kelautannya. Jika Fish Crime diperangi dan pembangunan infrastruktur ditingkatkan maka keamanan dan keselamatan laut pun akan meningkat sehingga tidak akan terjadi lagi penyanderaan awak kapal oleh perompak di laut teritorial Indonesia ini,” imbuhnya.

Dengan refleksi seperti itulah, menurut Sri Sultan, seyogiyanya symposium internasilonal kejahatan kelautan ini disambut dengan penuh semangat bahari. Sri Sultan berharap,  simposium menjadi titik balik kebangkitan indonesia .

“Dalam konteks simposium ini kita berharap banyak tercapainya kesepahaman antar negara bahwa fisheries crime adalah kejahatan trans nasional dan terorganisasi merupakan pelanggaran serius yang merongrong tata kelola  pemerintahan yang baik di laut, mengancam ketahanan pangan dan menyebabkan rusaknya sumberdaya alam  keanekaragaman hayati laut yang terbarukan,” pungkasnya. (kt1)

Redaktur: Rudi F


 





Baca Juga