Senin, 05/03/2018 20:28 WIB | Dibaca: 239 kali

Pesantren Tebu Ireng Bedah Politisasi Agama, Ini Hasilnya


Gus Sholah menerima kenang-kenangan Buku dari Pembicara. Foto: Ist

JOMBANG - Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Musim Indonesia (ICMI), Fuad Amsyari mengemukakan Agama dan politik tidak dapat dipisahkan sebab politik adalah bagian integratif dari ajaran agama Islam. Meski demikian, dalam Islam tidak dibenarkan adanya politisasi agama.

“Politisasi agama, seperti memanfaatkan simbol agama dalam berpolitik, merupakan hal terlarang. Apalagi, tujuan dan aktifitas berpolitiknya tidak terkait sama sekali dengan tuntunan politik agama,” ujarnya saat menjadi pembicara  Seminar Nasional “Mencari Kesepakatan tetang Makna Politisasi Agama” yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Minggu (4/3/2018).

Dijelaskan Fuad, dalam Islam, politik menempati peran yang cukup penting bagaikan saudara kembar yang saling membutuhkan. Pentingnya posisi politik, kata dia, bahkan diletakkan hanya satu garis di bawah kenabian. Aspek politik dari Islam, menurutnya berasal dari Al-qur’an dan Sunnah, sejarah perjalanan Islam dan elemen gerakan politik baik di dalam ataupun di luar Islam.

“Dalam Islam, antara agama dan politik terdapat sebuah perbedaan pendapat dalam memahami sumbernya, yaitu al-Qur’an dan as- Sunnah. Lepas dari pro dan kontra antara yang sepakat dan tidak, yang jelas Islam tidak bisa lepas dari sebuah tatanan kehidupan bernegara. Tugas kita sebagai umat islam mengidentifikasi apakah didalam islam ada politiknya apa tidak. Menurut saya, justru melalui proses politiklah rasul menjadi kepala Negara Madinah hal ini sudah menjelaskan kalau memang memberikan ajaran politik,” kata Fuad menguraikan.

Ditandaskannya, bagi agama Islam tidak ada batas antara agama dan politik karena politik adalah bagian integratif dari ajaran agama islam.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya Prof Masdar Hilmy PhD mengatakan ada kapitalisasi agama dalam rezim demokrasi saat ini. Dia mencontohkan dengan gerakan 212 yang melibatkan massa 6 sampai 7 juta orang, sulit untuk terhindar dari politisasi.

“Energi ekonomi dan politik yang berlabel syariah atau berlabel politik Islam tetapi kita tidak bisa menjamin kiprah mereka diranah politik akan berujung baik. Siapa yang bisa menjamin? The Family Muslim Cyber Army siapa yang bisa mengontrol kelompok-kelompok seperti ini, yang ternyata menjauhkan para pemimpin dari rakyatnya?” ujarnya

Sekadar informasi, seminar Nasional “Mencari Kesepakatan tetang Makna Politisasi Agama” yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, dihadiri Pengasuh Pesantren Teubireng KH. Salahudin Wahid  atau yang akrab disapa Gus Sholah. (kt7)

Redaktur: rudi F

 

Berita Terkait

 





Baca Juga