Ketua IKAL DIY: Empat Konsensus Berbangsa Berkaitan dengan Ketahanan Nasional


Ketua IKAL DIY, Sugiyanto Harjo Semangun saat menjadi pemateri sosialisasi empat konsesnsus bernegara di Kantor DPD RI-DIY. Foto: Ja'faruddin. AS
YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Drs. M. Afnan Hadikusumo menggelar dengar pendapat sosialisasi ‘Empat Konsensus Kebangsaan, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika’ di Kantor DPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (05/02/2018) malam.
 
Dalam acara yang diikuti tokoh dan pengurus Muhammadiyah di Yogyakarta tersebut dihadirkan dua nara sumber, yaitu Ketua Ikatan Kelaurga Alumni Lemhannas  Komisariat Daerah Istimewa Yogyakarta (IKAL DIY), Sugiyanto Harjo Semangun, M.Si  dan Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP PWM) DIY,  M.Saleh Chan.
 
Dalam sambutannya, Afnan mengungkapkan,  sosialisasi empat konsensus berbangsa sangat penting karena munculnya fenomena disintegrasi bangsa serta lunturnya nilai kebangsaan akhir-akhir ini,
 
“Terutama di kalangan generasi milenial yang menimbulkan distorsi rasa nasionalisme. Bangsa Indonesia makin kokoh jika segenap komponen memahami dan melaksanakan empat konsesnsus bernegara,” ungkapnya.
 
Dalam pemaparannya,  Sugiyanto Harjo Semangun mengatakan, empat konsesnsus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah kebenaran yang sudah final dalam konteks berbangsa Indonesia,
 
“Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) memiliki jargon tan hana dharma mangrva, yang artinya tidak ada kebenaran yang mendua, kebenaran yg mutlak adalah kebenaran Tuhan. Namun ada kebenaran yang harus diyakini sebagai bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi consensus para founding fathers,” katanya.
 
Menurut Sugiyanto, jika merujuk pada nilai-nilai empat konsensus berbangsa, maka sesungguhnya tidak ada seorang pemimpin yang mau rakyat yang dipimpinnya menderita. Sebab inti dari ketahan nasional adalah masyarakat yang sejahtera dan aman.
 
Terkait hal itu, Sugiyanto mengingatkan, bahwa masyarakat Indonesia akan menghadapi Pemilu 2019 yang merupakan amanah konstitusi untuk memilih pemimpin tertinggi di negeri ini secara demokratis.  
 
“Pemilu berkorelasi dengan ketahanan Nasional. Menurut saya, seorang pemimpin itu harus memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang tdk diragukan. Harus memiliki setidaknya tiga kecakapan pokok, yaitu pertama Pertama, mampu membuat perencanaan yang baik, kedua mampu membuat keputusan yang cepat tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin harus mampu meredam konflik,” imbuhnya.
 
Sugiyanto mengimbau peserta yang hadir untuk menjadi pemilih yang cerdas demi mewujudkan ketahanan nasional. 
 
Sementara itu, Saleh Chan menekankan bahwa bagi Muhammadiyah, Pancasila dan NKRI sudah selesai, artinya tidak perlu diperdebatkan lagi.
 
“Muhammadiyah tidak menganggap Pancasila dan NKRI sebagai pilar tetapi konsesnsus, kesaksian bersama bangsa Indonesia. Persoalan sekarang adalah bagaimana mengimplementasikan dalam bernegara,” tukasnya. 
 
Chan menilai, implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai yang sebenarnya. Ia mencontohkan, saat ini banyak klaim-klaim politik dengan jargon sebagai pihak yang paling Pancasilais dan paling NKRI, kemudian menganggap pihak lainnya yang tidak sama pilihan politiknya menjadi sebaliknya, tidak Pancasilais dan tidak NKRI,
 
“Pancasila justru sebagai komodity  (dagangan, red) politik. Seharusnya Pancasila sebagai dasar pijak dalam berbangsa. Jadi tidak perlun menganggap diri ‘saya Pancasilais, saya NKRI’ yang ujungnya justru menimbulkan perpecahan bangsa,” tegas Chan. (rd)
 
Redaktur: Ja’faruddin. AS

 





Baca Juga