Suasana sidang (ist)
Bantul, JOGJAKARTANEWS.COM – Perselisihan jual beli perusahaan konveksi Art Fashion antara Abi Husni dan Yulio Aqua Mare di Pengadilan Negeri (PN) Bantul mengungkap persoalan pembayaran gaji karyawan hingga dugaan pelunasan transaksi yang belum tuntas. Dalam persidangan, saksi penggugat menyebut para karyawan tidak menerima gaji sejak Mei 2023, sementara pembayaran pembelian perusahaan senilai Rp2 miliar baru terealisasi Rp500 juta.
Fakta tersebut terungkap dalam sidang gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat, Kamis (12/11/2026). Dua saksi yang dihadirkan yakni Antonius Aninditio dan Bregas Adi Sulistio. Tergugat I dan II hadir dalam persidangan, sedangkan notaris yang turut menjadi tergugat tidak hadir.
Di hadapan majelis hakim, Antonius mengaku pernah bekerja bersama Abi Husni sejak 2015 hingga Desember 2023. Ia menjabat kepala desainer di Art Fashion, perusahaan konveksi yang mulai beroperasi pada 2014.
Antonius menerangkan, Abi menjual perusahaan tersebut kepada Yulio pada 2022. Setelah transaksi, Yulio mengambil alih operasional perusahaan. Namun, persoalan pembayaran gaji mulai muncul setelah pergantian kepemilikan.
“Masalahnya setelah berganti kepemilikan kami tidak dibayar sejak Mei 2023. Masalah lain ada kekurangan pembayaran saat jual beli. Dijual Rp2 miliar, baru dibayar Rp500 juta,” ungkap Antonius saat memberikan kesaksian.
Menurut Antonius, sebelum operasional perusahaan berhenti, Art Fashion memiliki ratusan pelanggan. Bahkan, dalam kurun Desember 2022 hingga April 2023, omzet perusahaan disebut mencapai sekitar Rp800 juta dari pesanan pelanggan.
Saat menjawab pertanyaan kuasa hukum penggugat, A. Muslim Murjiyanto, Antonius mengatakan uang hasil omzet tersebut berada dalam penguasaan Yulio. Ia mengaku mengetahui informasi mengenai nilai omzet dari bagian administrasi perusahaan.
Persoalan lain yang muncul dalam persidangan berkaitan dengan pemindahan aset perusahaan. Antonius menyebut sejumlah peralatan produksi dipindahkan ke gudang milik Abi setelah kontrak kantor perusahaan tidak diperpanjang.
Aset tersebut meliputi enam unit komputer, sekitar 40 mesin pres dan mesin jahit, serta dua unit printer. Ia menyebut nilai kedua printer masing-masing diperkirakan mencapai Rp600 juta-Rp700 juta dan Rp300 juta.
“Pemindahan aset hanya sementara untuk menyelamatkan barang-barang agar tidak terlantar,” ujarnya.
Antonius mengaku telah menyampaikan pemindahan aset tersebut kepada Yulio, tetapi tidak memperoleh respons. Saat dipindahkan, kondisi barang-barang itu masih bagus. Namun, ia mengaku tidak mengetahui kondisi terakhir aset setelah berada di gudang.
Dalam pemeriksaan oleh kuasa hukum tergugat, Juni Prasetyo Nugroho, Antonius mengakui tidak mengetahui secara langsung persoalan dana pribadi Yulio pada 2022 dan 2023 yang disebut digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.
Ia juga menerangkan persoalan hukum pidana terkait transaksi jual beli perusahaan muncul setelah karyawan memprotes pembayaran gaji. Menurut Antonius, Yulio sempat menjanjikan pembayaran gaji, tetapi janji tersebut tidak terealisasi.
Antonius terakhir bekerja di Art Fashion pada Desember 2023. Setelah itu, menurut keterangannya, perusahaan tidak lagi menjalankan kegiatan operasional.
Penggugat Laporkan Dugaan Pemalsuan Bukti
Tidak hanya mempermasalahkan transaksi jual beli dan pembayaran hak karyawan, pihak penggugat juga menyampaikan adanya laporan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan bukti dalam persidangan.
Pada akhir sidang, kuasa hukum penggugat, A. Muslim Murjiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuat laporan polisi terhadap tergugat dan pihak terkait. Laporan bernomor LP/B/218/XI/2026/SPKT/POLRES BANTUL/POLDA D.I YOGYAKARTA itu tercatat tertanggal 7 November 2026.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dan/atau sumpah palsu dan/atau pemberian keterangan palsu dalam akta autentik terhadap bukti yang diajukan para tergugat dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2026/PN Btl.
Menurut Muslim, pihak penggugat menduga terdapat manipulasi dan rekayasa bukti yang digunakan untuk memengaruhi pertimbangan majelis hakim PN Bantul maupun Mahkamah Agung.
Ia juga menyebut bukti yang dipersoalkan tersebut turut diajukan sebagai persyaratan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana Nomor 246/Pid.B/2024/PN.Btl yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Karena bukti yang disampaikan para tergugat tersebut juga diajukan sebagai syarat pengajuan PK kasus pidana nomor 246/Pid.B/2024/PN.Btl yang sudah inkrah,” pungkasnya.
Perkara perdata ini masih bergulir di PN Bantul. Adapun dugaan pemalsuan bukti yang dilaporkan pihak penggugat merupakan materi laporan tersendiri yang proses pembuktiannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
***
