YOGYAKARTA – Munculnya nama tokoh politik dengan menyandang status sebagai tersangka dalam daftar tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014 nanti, disesalkan oleh kalangan penggiat antikorupsi di Yogyakarta.
Sebut saja, ada nama Idham Samawi. Mantan bupati Bantul dua periode itu, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DIY pada pertengahan Juli 2013 lalu dalam kasus dana hibah Persiba Bantul. Tersangka kasus penggelapan dana senilai Rp 12, 5 miliar itu kini malah menjabat posisi penting dalam Pilpers Juli mendatang yakni sebagai Ketua Tim Pemenangan Capres/Cawapres Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK) untuk tingkat wilayah DIY.
Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Hempri Suyatna menilai, ada sisi positif dan negatifnya seorang tokoh politik dengan gelar sebagai tersangka dimasukkan dalam tim pemenangan capres-cawapres pada Pilpres Juli mendatang. “Positifnya, orang yang dijadikan ketua tim pemenangan capres tentu memiliki basis massa yang banyak pada Pileg lalu dan tentu memiliki jaringan yang kuat di DIY,” kata Hempri kepadajogjakartanews.com, hari ini Senin (9/6/2014) siang, melalui pesan singkatnya.
Namun, dosen Fisipol UGM yang juga aktivis dari Jenderal Soedirman Center ini menyayangkan, pasalnya selama ini Jokowi – JK dikampanyekan sebagai pasangan yang bersih dan antikorupsi. “Lha kalau ada tersangka yang jadi ketua tim sukses capres bisa akan mengganggu pencitraan Jokowi – JK ditingkat arus bawah. Nah inilah negatifnya,” ujarnya.
Sementara itu, aktivits Masyarakat Transparansi Bantul (MTB), Irwan Suryono meminta kepada pengurus DPP PDI Perjuangan untuk memilih orang yang bersih dan memiliki rekam jejak yang bagus.
“Dengan DPP PDI Perjuangan menunjuk kader dengan status sebagai tersangka sebagai ketua tim pemenangan capres Jokowi – JK ini, merupakan sikap blunder karena bisa jadi publik di DIY akan ragu memilih Jokowi – JK pada Pilpres Juli mendatang,” tutur Irwan. (bhr)
Redaktur: Azwar Anas
