Mau Blusukan ke Semarang, Jokowi Didemo Badko HMI Jateng-DIY

SEMARANG – Pernyataan Wakil Presiden (Wapres)  Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal hanya berlangsung satu minggu, tak terbukti.

Badan Koordinasi  Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI)  Jateng-DIY dan HMI Korkom Unisulla kembali menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM sekaligus menolak kedatangan Jokowi berkunjung ke  Semarang.

Berbeda dari demonstrasi lainnya, aksi yang diikuti oleh sedikitnya 70 aktivis HMI  tersebut menuai simpati dari warga yang melintas karena menampilkan teatrikal dukun sakti dari gunung Merapi “Mbah Jambrong”  yang bertugas mengusir setan-setan yang saat ini mengelilingi Jokowi.

Bahkan tidak sedikit warga yang sengaja menghentikan kendaraanya hanya untuk sekedar berfoto bersama Mbah Jambrong. Akibatnya terjadi kemacetan sepanjang dua kilometer.

Dalam orasinya Ketua Umum Badko HMI Jateng-DIY, Khusnul Imanuddin menyatakan HMI masih konsisten menolak  kenaikan harga BBM yang hanya menguntungkan bangsa Asing dan  akhirnya mulai menggrogoti usaha SPBU milik pribumi. Menurut Khusnul, hal itu terbukti di Jakarta masyarakat sudah mulai menyerbu SPBU Asing, sebab dengan selisih harga yang tidak seberapa namun masyarakat lebih nyaman, tidak perlu antri dan mendapat pelayanan yang lebih memuaskan.

“Hari ini kami menantang Jokowi dan orang-orang pintar di sekitarnya untuk berdebat mengenai BBM, kami tidak takut jika nanti mereka merasionalisasikan kenaikan BBM dengan rumus yang njlimet karena yang kami pakai adalah pendekatan kemanusiaan,” Tegas Khusnul.

Sementara itu Ketua Umum HMI Korkom Unisulla, Dias Saktiawan lebih menyoroti tentang tiga kartu sakti Jokowi yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang membutuhkan anggaran besar.

Ironisnya, kata dia,  Jokowi ternyata belum mengkonsultasikan dan meminta persetujuan DPR, padahal dalam UU No.12 tahun 2014 belum disetujui dalam APBN-P.  Selain itu, menurut Dias, penjelasan para menteri pun berbeda mengenai pengadaan tiga kartu sakti tersebut.

“Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa pendanaan kartu tersebut berasal dari CSR BUMN, sementara Mensos Khofifah Indar Parawangsa menuturkan pembiayaan kartu tersebut berasal dari bansos. Kesimpangsiuran tentang pendanaan kartu tersebut membuktikan kabinet belum terkonsolidasi, jangan sampai kartu tersebut ternyata hanya sebatas sarana pencitraan saja,”  tandasnya.

Aksi yang dikawal ketat oleh petugas Gabungan dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang tersebut berlangsung selama empat jam. Sementara informasi keprotokoleran presiden yang berkembang dikalangan media massa, ternyata Jokowi langsung membatalkan agenda blusukan di pasar Johar dan memilih untuk terbang kembali ke Jakarta. (pr/hmi)

Redaktur: Rudi F

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.