JAKARTA – Harga beras yang akhir-akhir ini terus melonjak dikhawatirkan membuat rakyat miskin terancam kelaparan. Sebab, program beras mikin dihapus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara peogram Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) belum terealisasi secara menyeluruh kepada rakyat dan masih menjadi polemik karena banyak yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Mahalnya harga beras akibat nafsu besar kemampuan kurang dari kabinet Jokowi yang ingin menerapkan Program KIS dengan mengantikan Raskin dengan e money, hingga sejak November 2014 sampai Dengan Januari 2015 Raskin tidak dibagikan ke masyarakat yang masuk katagori miskin,” ungkap Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Prakoso Wibowo, dalam keterangan persnya, Rabu (25/02/2014).
Kenaikan harga beras, Kata Prakoso, sangat membebani rakyat miskin yang belum mendapatkan ‘kartu sakti’ (KIS). Sebab menurutnya dalam realisasinya kartu sakti Jokowi, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera, masih banyak ditemukan kasus tidak tepat sasaran, dan banyak rakyat miskin yang belum mendapatkannya.
“Tak hanya masyarakat miskin yang belum kebagian kartu sakti, tapi masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dalam katagori miskin dan masyarakat menengah seperti Buruh,Sopir angkot ,Tukang ojek ,nelayan, ikut menderita akibat kenaikan harga Beras. Terlebih mereka tidak mendapatkan kartu sakti yang pepesan kosong itu,” tukasnya.
Menurut Prakoso, memang kenaikan harga beras akibat kenaikan harga Gabah Kering Pungut (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) dari petani, sehingga memaksa perusahaan beras membeli gabah dengan harga lebih mahal. Secara hukum ekonomi, kata dia, pengeluaran belanja yang lebih besar akan membuat harga jual yang dibebankan kepada konsumen menjadi lebih tinggi.
Disisi lain, Prakoso menilai ketidakmampuan pemerintahan Jokowi menangani buffer stock beras akibat para menteri yang menanggani kurang kompenten, meyebabkan kenaikan harga beras tidak memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani .
“Kenaikan harga beras ini menunjukan ketidakmampuan manajemen pemerintah. Bulog sebagai lembaga yang menangani tidak mampu menjaga besaran cadangan beras yang seharusnya digunakan untuk menekan harga di pasar ketika harga melonjak naik,” tandasnya.
Bahkan Prakoso menengarai kenaikan harga beras saat ini sengaja didesain pemerintahan Jokowi agar bisa memberikan kesempatan kepada mafia import beras yang ada di birokrasi dan diluar birokrasi.
“Karena ada dugaan para mafia itu menyumbang dana kampanye Kepada Jokowi- JK saat Pilpres kemarin. Sehingga dengan diberi kesempatan import, bisa menutupi dana yang telah dikeluarkan untuk memenangkan Jokowi-JK,” tudingnya tanpa menyebut siapa mafia yang dimaksud.
Prakoso menegaskan, FSP BUMN Bersatu mendesak Jokowi untuk segera menurunkan harga beras dengan melakukan import beras sesuai kebutuhan, guna menstabilakan harga.
“Dan segera bagikan Raskin untuk rakyat miskin yang sudah tidak mampu membeli beras dan sudah makan nasi angking diberapa daerah miskin di Jawa,” tegasnya. (pr)
Redaktur: Rizal
