YOGYAKARTA – Setelah sempat tenggelam oleh berbagai isu, seruan supaya KPK mengusut ‘rapor merah’ calon mentri kembali lagi terdengar. Sejumlah oknum yang diduga kuat diberi rapor merah oleh KPK pada saat seleksi calon mentri kabinet kerja diminta untuk segera diproses dan ditangkap. Hal itu sebagaimana disuarakan oleh Sekretaris Jendral Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Tri Sasono dalam keterangan pers kepada Jogjakartanews.com, Rabu (06/07/2015)
Menurut Tri, desakan untuk segera menangkap oknum yang diberi rapor merah oleh KPK sebenarnya juga disuarakan buruh pada saat May Day beberapa waktu lalu. Mereka membentangkan spanduk-spanduk berukuran besar yang bertuliskan “Tuntut dan Dukung KPK Tangkap ‘Rapor Merah’”. Namun demikian kurang mendapatkan perhatian media selain hanya soal aksi demonstrasi yang bikin Ibu Kota Macet.
“Memang ada suara hati dari teman-teman pekerja menuntut keadilan, khususnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan,” ungkap Tri
Seperti diketahui, KPK sebelumnya pernah dimintai pertimbangan oleh Presiden Jokowi terkait para calon menterinya, dan KPK meski tidak mengungkap secara gamblang telah menyatakan beberapa nama mendapatkan rapor merah alias terindikasi korupsi. Sehingga hal itu menurut Tri, harus segera diungkap sebab mantan Dirjen di lingkungan Kemenakertrans, Jamaluddin Malik telah ditetapkan sebagai tersengka namun otak dibalik itu masih tetap berkeliaran.
Ia juga menyinggung kriminalisasi terhadap KPK dan menyatakan buruh senantiasa berada di barisan terdepan untuk membela KPK agar keadilan dapat ditegakkan dan para koruptor dapat segera dibui.
“KPK itu harapan kaum pekerja tegakkan keadilan, bila KPK dikriminalisasi kami di barisan terdepan membela KPK, jadi wajar kalau serikat pekerja menuntut KPK menuntaskan Raport Merah, terutama mantan pejabat yang berhubungan dengan nasib pekerja. (pr)
Redaktur: Herman Wahyudi
