Awas Intelegen Asing Beseragam Pemerintah

JAKARTA – Krisis moral yang melanda penyelengara Negara dinilai semakin akut di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, dengan memburuknya moralitas penyelenggara negara, perang intelijen negara semakin kompleks, sehingga semakin mengancam kedaulatan NKRI.

“Terkait hal ini, satu kasusnya adalah adanya indikasi penjualan data rahasia milik negara kepada kepentingan asing melalui proyek kerjasama E-Government antara Telkom dan Singtel Singapura,” ujar peneliti Indonesia National Development Study Instititute (INDESI), Chaerudin Affan, SE, dalam keterangan pers yang diterima jogjakartanews.com, Kamis (18/06/2015) petang.

Dikatakan Affan, era sekarang semakin sulit membedakan agen asing yang sedang bertugas di negara kita dengan warga negara kita sendiri. Dahulu, kata dia,  kita dapat membedakan melalui warna kulit, warna  rambutnya yang pirang, dan hidungnya yang mancung.

“Kini nyaris tak ada perberadaan antara intelijen asing dengan warga negara kita,  semua serupa dengan kita. Tahun 2013 TB Hasanuddin pernah mengatakan, bahwa terdapat sekitar 60.000 intelijen asing bertebaran di Indonesia. Mereka bertugas mengawasi dan mencari data informasi rahasia. Pernyataan tersebut memberikan gambaran siapa yang dimaksud TB Hasanuddin,” imbuh Affan, peneliti muda yang Mahasiswa Pasca Sarjana FISIP UI.

Masih menurut Affan, lembaga penelitian patut diduga kaitannya sebagai agen asing karena  tugasnya mencari informasi melalui projek penelitian yang kebanyakan mendapat dana dari asing, dengan pengatasnamakan penelitian program kemanusiaan, demokrasi, dan lain sebagainya.

“Selain itu intelijen asing juga dikaitkan dengan NGO yang mendapat dana dari asing. Dengan begitu kemungkinan intelijen asing yang dimaksud oleh TB Hasanuddin bisa jadi diantaranya adalah mereka.

Apabila yang dimaksud TB Hasanuddin itu adalah NGO asing dan para peneliti yang menyerahkan data nasional ke asing, kini sudah berganti. Peran NGO dan peneliti program yang bersumberdana dari pihak asing sebagai intelijen asing sepertinya telah digantikan oleh pemerintah,” tandas Affan.

Lebih lanjut dijelaskan, dengan pemerintah melakukan kerjasama pembangunan pusat data dengan Singapura, dan server terletak di Singapura, maka secara tidak langsung pemerintah dalam hal ini Meteri BUMN, Rini Suwandi telah menjadi spionase asing. 

“Terlebih dalam era digital, Indonesia mau tidak mau ikut dalam arus dunia. Digitalisasi seolah menjadi gengsi tersendiri, hingga Presiden Jokowi selalu menggembar-gemborkan E-goverment. Tidak ada salahnya menerapkan E-goverment apabila pusat data ada di Indonesia dan dikelola oleh negara tanpa campurtangan negara lain, karena dapat membahayakan rahasia Negara,”  tandasnya.

Dengan pemerintah telah meresmikan Groundbreaking Data Center dan hubungan Telekomunikasi Singtel, kata dia, maka dengan mudah Singapura memperoleh data rahasia Insonesia hanya dengan menekan satu tombol.

“Seharusnya hal tersebut sudah diwaspadai oleh pemerintah, dimulai dari langkah awal yaitu dari penempatan pusat data di dalam negeri, dan pengelolaan secara pribadi. Entah lalai atau dalam taraf kesengajaan, namun tindakan menteri BUMN jelas akan membahayakan negara dan sekaligus menghianati perjuangan Usaman dan Harun yang telah berkorban untuk negara saat melakukan oprasi intelijen di Singapura,” pungkas Affan. (pr/lia)

Redaktur: Rudi F

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.