Radikalisasi Pengurus PB HMI Dari Sikap Elitis

Oleh: Faizal Akbar*

“HMI adalah Harapan Masyarakat Indonesia“ (Jendral Soedirman).

HMI didirikan atas kondisi Negara yang sedang mempertahankan kemerdekaannya dalam revolusi fisik tahun 1947, selain itu HMI juga lahir karena kebutuhan mahasiswa muslim akan ikatan keislaman dalam satu organisasi, karena saat itu masih rendahnya ikatan keislaman antar mahasiswa muslim. Perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tidak terlepas dari peran HMI. Sejarah menceritakan bahwa dahulu aktivis HMI turut berjuang mengangkat bambu runcing mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia.

Dalam periode mempertahankan kemerdekaan tersebut, harapan masyarakat Indonesia dan umat muslim pada khususnya terhadap HMI. Itulah salah satu yang mendasari dukungan masyarakat luas ketika ada upaya untuk membubarkan HMI. Kemudian ditandai juga dengan dukungan umat muslim untuk menjadikan HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa Islam dalam Kongres Umat Islam Indonesia yang kedua pada tahun 1945.

Sejarah periode awal HMI selalu menjadi harapan rakyat Indonesia, kongres PB HMI selalu menjadi sorotan masyarakat luas. Hal tersebut terjadi karena HMI masih dianggap sebagai representasi umat muslim, terkhusus mahasiswa muslim. Akan tetapi pada periode sekarang HMI bukanlah satu-satunya organisasi yang merepresentasikan mahasiswa muslim, bukan pula satu-satunya representasi rakyat. Akibatnya HMI semakin lama semakin terdegradasi dari pilihan rakyat. Poin tersebut yang menjadi topik permasalahan dari setiap kongres dari waktu ke waktu.

HMI Kehilangan Basis Massa

Sejarah HMI yang hampir sepanjang sejarah gerakan mahasiswa memiliki kaitan yang juga panjang dalam merepresentasikan rakyat. Struktur organisasi HMI yang menyerupai struktur negara seabagai salah satu bentuk student government. Posisinya yang berada di antara negara dengan rakyat membuat HMI dapat menjalankan fungsi intermediary dalam artian menjadi jembatan dari aspirasi rakyat kepada pemerintah. Hal tersebut didukung dengan  konteks sejarah saat periode 1947-1990 belum banyak organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi permasalahan di akar rumput dan belum berkembang pesatnya media. Alhasil HMI menjadi salah satu corong yang cukup memberikan harapan bagi rakyat.

Ketika arus demokrasi sudah menjamin kebebasan, rakyat memiliki banyak pilihan sebagai corong aspirasinya. LSM atau organisasi masyarakat sipil bertumbuhan, media massa menjamur baik yang konvensional maupun alternatif, internet dan media sosial membuka peluang bagi masyarakat untuk mengadvokasi dirinya sendiri, arus keterbukaan informasi terjadi dimana-mana. Begitu pula yang terjadi di tataran mahasiswa, HMI mulai tidak banyak dikenali terutama di kampus-kampus negeri. Selain karena sistem kurikulum pendidikan tinggi yang mendesain pola pikir mahasiswa untuk tidak memprioritaskan organisasi, kenyataannya HMI sudah tidak lagi popular di kalangan mahasiswa., untuk belajar islam sudah ada LDK, bahkan tiap gerakan islam seperti NU, Muhammadiyah maupun tarbiyah sudah memiliki saluran organisasinya sendiri. apalagi ditambah dengan pola pengkaderan yang masih konservatif. HMI saat ini kehilangan basis massa, jauh dari mahasiswa apalagi dari rakyat.

Analisa Permasalahan di internal HMI

Analisa permasalahannya bisa kita bedah dengan segitiga gunung es (tip of the iceberg), yaitu melalui tiga sisi, sistemik, kulturan dan laten. Pertama yaitu secara laten atau penampakan ujung dari gunung es yang tampak di permukaan, menggambarkan HMI saat ini, yaitu organisasi yang sudah dijauhi masyarakat dan sudah tidak dibutuhkan lagi oleh rakyat. Ekstrim memang, tapi memang begitulah kenyataannya.

Fenomena tersebut dapat dengan jelas kita lihat dari aksi-aksi dari PB HMI yang mengangkat isu yang elitis dan Jakarta sentris dan jauh dari isu-isu akar rumput, yang paling dekat dalam aksi 20 Mei untuk memperingati kebangkitan bangsa. Dalam aksi tersebut ‘terselip’ isu untuk menurunkan Jokowi sebagai presiden setelah sebelumnya ketum PB HMI duduk satu meja dengan presiden. Aksi 20 Mei itu yang dikritik oleh ketum komsat Fisipol dalam “Aksi 20 Mei dan disorientasi gerakan mahasiswa”.

Fenomena kedua, PB HMI tidak memenuhi undangan dari Kongres Umat Islam Indonesia ke VI di Jogjakarta 2015 ini, hal tersebut diketahui setelah dengan maksud hanya melihat ketum cabang Bulaksumur berkunjung ke acara tersebut dan menyadari bahwa tidak ada perwakilan PB HMI disana, akhirnya ketum cabang bulaksumur berinisiatif untuk hadir mewakili HMI. Itu contoh kasus yang dekat, di Jogjakarta saja tidak dapat merepresentasikan mahasiswa muslim, padahal KAMMI turut hadir, apalagi dengan undangan dalam Mukatamar WAMY XII di Marekesh Maghribi (Maroko), dimana KAMMI dan PUI hadir sementara HMI yang tertera dalam tamu undangan tidak hadir (Lihat http://persis.or.id/kaum-muda-di-dunia-yang-berubah-muktamar-wamy-xii-di-marakesh-maghribi/). Sederhananya, jika PB HMI mengabaikan forum-forum umat muslim yang berkaitan dengan persatuan umat, HMI lama-lama tidak lagi dianggap merepresentasikan mahasiswa muslim, digantikan oleh KAMMI, begitu pula HMI secara tertinggal sebagai corong persatuan umat. Padahal jika merujuk sejarah dulu ketika PB HMI diketua Dahlan Ranuwiharjo, PB HMI pernah menginisiasi untuk membentuk forum bersama presiden Soekarno dan Rakyat Indonesia untuk menjelaskan perihal ‘Dasar Negara’.

Analisa kedua, secara sistemik, yaitu dilihat dari struktur maupun kondisi secara umum terkait sistem yang mempengaruhi jauhnya HMI dari akar rumput. Seperti yang penulis telah jelaskan di atas, bahwa ada dua sumber penyebabnya. Pertama, iklim demokrasi yang sudah terbuka lebar terutama pasca orde baru, dimana mulai menjamurnya LSM/NGO dan media massa, hingga terbukanya arus informasi terutama media online, sehingga gerakan rakyat sudah mulai bisa mengadvokasi kepentingannya sendiri. Sehingga gerakan mahasiswa yang mengorganisir rakyat hampir-hampir tidak diperlukan, karena rakyat bisa mengorganisir dirinya sendiri. Kedua, berkaitan dengan kurikulum pendidikan

Ketiga, secara kultural, yaitu yang berkaitan dengan budaya dan pemikiran. PB HMI dan pengurusnya selalu identik dengan elitismenya. Terutama sekali karena posisinya yang di Jakarta dan dibuktikan juga dengan gerakan dan pola fikirnya yang sangat elitis, urusannya hanya berkaitan dengan kekuasaan. Tidak terhitung banyaknya konflik internal terkait perebutan kekuasaan, tidak hanya di tataran pengurus besar PB HMI, namun juga menurun ke Cabang bahkan Komisariat. Kongres yang berlarut-larut, dualisme kepemimpinan, menjadi suatu hal yang biasa di HMI.

Elitisme ini adalah penyakit akut yang membuat PB HMI semakin jauh dari akar rumputnya yaitu umat. Elitisme sendiri menurut (Haryanto, 2005) terminology elit menunjuk pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keunggulan-keunggulan, di mana dengan keunggulan-keunggulan yang melekat pada dirinya yang bersangkutan dapat menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu. Kaitannya antara HMI dan kekuasaan adalah seperti yang dipaparkan oleh Pareto, bahwa kepengurusan dalam HMI  lebih sering dipergunakan untuk sirkulasi elit, dimana mereka yang termasuk dalam posisi dalam tubuh elit cenderung akan mengalami ‘decay’ atau pembusukan, sehingga kelompok non elit yang dekat dengan kekuasaan seperti pengurus besar memiliki kecenderungan untuk membuat dirinya secara potensial dapat memasuki lingkungan elit.

Resolusi

Menjelang kongres ke-29 PB HMI. Sudah seharusnya PB HMI melahirkan resolusi yang konkrit dan nyata untuk masyarakat, pengurus HMI jangan berdiri di atas awan, seakan-akan merepresentasikan rakyat padahal apa yang dilakukan jauh dari apa yang dibutuhkan rakyat. Masih banyak kaum mustad’afin yang harus HMI carilan resolusi penyelesaiannya, jangan lagi waktu dan energinya sebagian kalangan pengurus habis untuk menghadapi konflik internal yang tidak kunjung usai. Harus kita ingat dengan jelas bagaimana perumus NDP, Prof. Dr. H. Nurcholish Madjid memberikan peringatan keras kepada HMI ketika menjelang kongres ke-23 HMI di Balikpapan tahun 2002, almarhum berkata “ Apabila HMI tidak bisa melakukan perubahan, lebih baik membubarkan diri”. Sebuah peringatan keras untuk kita semua.

Resolusinya adalah pertama yaitu dengan HMI yang selalu turun ke bawah. Idealisme dari pengurus haruslah idealisme kerakyatan, Isu yang berkaitan dengan masyarakat di akar rumput. Banyak kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini namun jarang sekali kita mendengar hadirnya aktivis HMI yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Jangan hanya sibuk dengan persoalan elit, seperti BBM, presiden Jokowi dan kabinetnya juga pertambangan maupun perminyakan yang jauh dari akar rumput. [*]

*Penulis adalah mahasiswa  Ilmu Politik dan Pemerintahan ISIPOL UGM, Kader HMI Cabang Bulaksumur. Artikel ini adalah salah satu pemenang favorit, sayembara menulis Karya Bagi Negeri dengan tema: “Harapan Kader untuk Pengurus Besar (PB) HMI ke Depan Menuju Indonesia yang Lebih Baik”.

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *