YOGYAKARTA – Kondisi ekonomi nasional kian memburuk. Hal itu ditandai dengan banyaknya pemutusan kerja (PHK) oleh perusahaan-perusahaan dengan alasan efisiensi. Di Yogyakarta sendiri diprediksi sudah banyak perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawannya.
“Informasi yang kami terima sudah ada beberapa yang melakukan PHK Karyawan, namun tidak semuanya dilaporkan ke dinas terkait. Akan tetapi gelombang PHK yang terjadi di pusat (Jakarta) pasti berpengaruh ke daerah,” ujar Direktur Economic Watch Yogyakarta (EWY), Septa Nugraha dalam keterangan pers kepada jogjakartanews.com, Selasa (29/09/2014)
Menurut Septa, dari data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang sudah dirilis media, sedikitnya 100 pekerja dari beberapa perusahaan yang sudah terkena PHK pada November 2015 ini.
“Itu baru di Bantul, belum di kota (Yogyakarta), Sleman, Kulonprogo,dan Gunungkidul. Tentu tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah jika pemerintah tidak mampu mengatasi pelemahan ekonomi nasional,” tukasnya.
Menurut Septa, salah satu perusahaan yang rawan PHK adalah perusahaan tekstil. Di Yogyakarta sendiri menurut data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) terdapat tiga industri pemintalan yang kategori besar dengan jumlah pekerja masing-masing antara 1000 hingga 1500 orang. Sementara untuk sektor garmen ada sedikitnya tujuh perusahaan yang kategori besar dengan jumlah karyawan rata-rata 5000 orang.
“Kita tahu bahan baku industri tekstil kita masih banyak yang import, pembeliannya menggunakan dollar. Di sisi lain, daya beli masyarakat turun. Mau tidak mau perusahaan harus melakukan efisiensi, salah satunya dengan jalan PHK karyawan,” katanya.
Secara nasional, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan, jumlah PHK hingga September ini sudah mencapai sekitar 27.000 orang. Namun, kata Septa, jumlahnya bisa lebih mengingat tidak semua perusahaan melaporkan ke Kemenaker.
“Dengan jumlah PHK massal tersebut tentu angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia akan meningkat,” tandasnya.
Masih menurut Septa, Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah warga miskindi Indonesia meningkat dalam enam bulan hingga Maret 2015. Data yang dipublikasikan 15 September 2015 itu mencatat, jumlah orang miskin mencapai 28,59 juta orang, bertambah 860.000 orang dibanding September 2014.
“Terlebih sebelum terjadi pelemahan rupiah, sudah ada kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) , kenaikan tarif listrik, dan Lpg yang menyebabkan kenaikan bahan-bahan kebutuhan pokok, sementara penghasilan kalangan buruh tidak meningkat,” pungkasnya. (nng)
Redaktur: Rudi F
