YOGYAKARTA – Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) selama ini masih menyisakan banyak masalah. Salah satunya adalah output yang tidak sesuai dengan harapan rakyat yang=memilih pemimpin daerahnya baik Bupati/Wali Kota atau Gubernur.
“Selama ini Pilkada dikenal dengan biaya mahal, namun hasilnya belum tentu sesuai dengan yang diharapkan, contoh banyaknya pemimpin hasil pilkada yang menjadi ‘pasien’ KPK,” ungkap akademisi ilmu politik,Bambang Eka Cahya saat memberikan materi pembekalan kepada mahasiswa semester akhir, Fakultas Hukum UWMY, belum lama ini.
Menurut Bambang, akuntabilitas calon dan efisien pilkada memang harus selalu dievaluasi agar meningkat.
Sementara Ketua Bawaslu DIY M.Najib dalam kesempatan yang sama berpendapat, Pilkada merupakan merupakan parameter demokrasi suatu negera. Oleh karenanya, penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Terkait Pilkada Serentak, ketua KPU Yogyakarta, Hamdan Kurniawan menilai hal tersebut sebagai langkah pemerintah untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan,
“Maka dibutuhkan peran serta seluruh komponen untuk menyukseskannya,” ujarnya seperti dikutip dari rilis UWMY yang diterima redaksi, Senin (26/10/2015).
Sekadar informasi, seminar bertema Meningkatkan Sinergitas Para Stakeholders dalam Mengawal Pilkada Serentak yang Demokratis, Berintegritas, Bermartabat, dan Berbudaya. Menurut Ketua Paniti Teguh Imam Satino dalam rilisnya, seminar diselenggarakan pada Minggu (25/10/2015) tersebut dimulai pukul 09:00 dan diakhiri pada pukul 16:00 WIB. Berindak sebagai moderator dalam seminar tersebut Kelik Endro Suryono dan Murdoko.Seminar dengan dua sesi tersebut berjalan lancar.
Seminar yang merupakan tradisi akademik tahunan tersebut dihadiri dari berbagai pengurus fakultas di Universitas Widya Mataram, dan seluruh dosen Fakultas Hukum, diantaranya Dekan H. Bakri Denin, dan Erna Tri Rusmala selaku Wadek II. (tan)
Redaktur: Rudi F
