JAKARTA – Kebijakan Jokowi yang akan membawa Indonesia bergabung ke dalam Trans Pacific Partnership (TPP) dinilai akan merugikan Indonesia. Sebab, sejak awal perundingan, pembahasan TPP sangat kontroversial karena lebih mencerminkan kepentingan AS.
“Kebijakan bergabung ke TPP perlu ditolak. Apakah hanya dalam 5 tahun, ada perkembangan signifikan dalam industri kita, sehingga yakin akan untung banyak di dalam TPP? Saat ini saja banyak industri kita yang berjalan lambat lantaran ekonomi yang terpuruk,” ujar wakil ketua DPR, Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/10/2015).
Fadli Zon menyangsikkan apakah pemerintah Jokowi sudah mengkaji dengan sungguh-sungguh untung rugi bergabung ke dalam TPP. Sebab, menurut dia, Tahun 2010, Obama menawarkan kepada SBY, tapi ditolak. Karena pertimbangan industri Indonesia yang masih belum siap.
“Jika industri kita belum siap, kita belum bisa menjadi pemain aktif. Efeknya Indonesia hanya menjadi pemain pasif, target pasar dari produk negara besar. Masuk ke TPP, kebijakan yang keliru,” tukas Wakil Ketua DPP Partai Gerindra.
Disiai lain, Fadli Zon memepertanyakan apakah Indonesia sudah yakin untuk menerima ketentuan ketentuan detail didalam TPP. Misalnya, kata dia, di dalam relasi investor asing dengan pemerintah.
“Ketika sengketa terjadi, investor asing tidak bisa dikenakan produk hukum nasional. Apakah hal-hal seperti ini sudah dipertimbangkan dengan baik?” tanya Fadli Zon.
Dia mendesak Pemerintah Jokowi harus pertimbangkan lagi keinginan bergabung dengan TPP. Di saat situasi industri nasional yang belum kuat, kata Fadli Zon, ditambah masih adanya ketentuan yang belum seimbang, Indonesia belum saatnya bergabung dengan TPP.
“TPP hanya akan menguntungkan jika industri dan ekspor kita kompetitif. Jika tidak, maka TPP hanya akan menjadikan Indonesia pasar saja, dan arus devisa keluar. Jadi rencana bergabung TPP harus ditolak,” pungkasnya.
Sekadar Informasi, TPP merupakan pakta perjanjian untuk semakin meliberalisasikan kerjasama perdagangan antar negara. Saat ini sudah ada 12 negara-negara di Asia Pasifik yang tergabung. Yaitu Amerika Serikat, Jepang, Brunei, Chile, New Zealand, Singapura, Australia, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam. (has/kt3)
Redaktur: Rizal
