JAKARTA – Kepemempinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ( Jokowi-JK) terus diwarnai kegaduhan politik. Di tengah-tengah rakyat yang semakin menderita akibat ekonomi nasional yang tak kunjung membaik, kini muncul isu resuffle kabinet yang kembali mengalihkan perhatian publik.
“resuffle Kabinet seakan jadi obat mujarab keluarkan Indonsia dari keterpurukan. Isu hanya melahirkan banyak “sandal jepit”, maksudnya jepit sana jepit sini untuk berebut kue kekuasaan di kabinet. Realitas dimana perekonomian rakyat semakin sulit, degradasi moral, krisis nilai Pancasila dan UUD 45 Asli, dan lemahnya kepemimpinan Jokowi-JK, kian terlupakan,” ujar Ketua Umum Sekber Indonesia Berdaulat, dr. Ali Mahsun, M.Biomed kepada jogjakartanews.com, Rabu (30/12/2015).
Dikatakan Ali, menteri-menteri dalam kabinet kerja hanya pembantu presiden dan wapres. Artinya, kata dia, jika leadership Jokowi-JK lemah, sangat wajar jika pembantunya tak bisa menunjukkan kerja yang baik.
“Jangan apa-apa salah kabinet. Akui saja Jokowi-Jk telah gagal atau tidak mampu pimpin Indonesia. Kasat Mata Jokowi-JK tak mampu atasi kegaduhan politik nasional dan krisis ekonomi Indonesia, dan justru menambah kegaduhan untuk menutupi realitas yang sebenarnya. Reshufle kabinet tak lebih dari dagelan politik bagi-bagi kue kekuasaan semata, bukan demi rakyat dan bangsa Indonesia,” ujar Ali yang Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI).
Menurut Ali, selama Jokowi-JK masih memimpin, berapa kalipun kabinet direshufle, tidak akan menjamin ada perbaikan. Terjadinya berbagai kedaruratan tata kehidupan berbangsa dan bernegara, kata Ali, yang paling bertanggungjawab adalah Jokowi-JK, bukan para pembantunya. Presiden dan Wapres RI menurut Ali adalah pucuk pimpinan dalam sistem tata Negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sedangkan menteri adalah pembantu Presiden dan Wapres yang diangkat dan diberhentikan Presiden RI.
“Jangan dibolak balik. Bukan Menteri Kabinet Kerja yang keluarkan kebijakan melepas harga BBM ke mekanisme pasar, yang akan bersihkan atau gusur 5 juta PKL dari kawasan wisata, yang menjajah ekonomi rakyat dengan perlonggar ijin toko modern, yang tidak melindungi ekonomi bangsa hadapi MEA, yang mencabut subsidi listrik 22 juta keluarga atau 60 – 70 juta rakyat Indonesia, juga yang pungut upeti rakyat Rp 200 – 300 per liter BBM. Itu semua kebijakan Rezim Jokowi-JK,” tegas mantan Ketua Umum Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kedokteran Mahasiswa Islam (Bakornas LKMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini.
Ditegaskan Ali, tak ada gunanya resuffle kabinet karena determinasi keterpurukan Indonesia akibat ketidakmampuan Jokowi-JK. Terlebih, kata Ali, saat ini Indonesia sudah tidak berdaulat lagi dan diambang kebangkrutan. Ali khawatir, jika kondisi ini dibiarkan, Indonesia akan segera disintegrasi dan mengancam keutuhan NKRI.
“Oleh karena itu, tak ada gunanya resuffle kabinet karena saat ini Indonesia hanya butuhkan kelegowoan Jokowi-JK untuk segera mundur. Laksana pasien kencing manis, Indonesia butuh amputasi, tak butuhkan obat sakit kaki. Itu hadiah tahun baru 2016 yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara RI, dan akan mempermudah key succes selamatkan Indonesia,” pungkas Ali yang dokter ahli kekebalan tubuh. (kt3)
Redaktur: Rudi F
