JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah berkomitmen untuk mencabut berbagai jenis kebijakan proteksi dalam perdagangan internasional dan pemberian subsidi yang selama ini telah diberlakukan pemerintah, menuai kecaman publik.
Terlebih, pencabutan kebijakan tersebut dilakukan dengan alasan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
“Kita tidak mengancam diri sendiri menghadapi pasar bebas ASEAN, tapi dari pernyataan presiden Jokowi yang tak akan melakukan subsidi dan tidak melakukan proteksi untuk lindungi industri nasional (kecil dan menengah), kita dapat membayangkan keadaan bahaya yang mengancam rakyat kita ke depan,” ujar aktivis Petisi 28, Haris Rusli Monti dalam keterangan pers yang diterima redaksi jogjakartanews.com, Senin (04/01/2016).
Dikatakan Haris, Presiden Jokowi mengatakan pemberian proteksi dan subsidi hanya akan melemahkan daya saing Indonesia di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara, adalah logika terbalik. Sebab menurutnya, justru subsidi dan proteksi yang akan meningkatkan daya saing. Dengan terpuruknya ekonomi nasional, kata dia, bagaimana mungkin Usaha Kecil Menengah yang bermodal kecil kuat melawan korporasi besar dari luar negeri, tanpa proteksi dan subsidi Negara?.
“Jika negara tidak lagi memproteksi sebagaimana dikatakan pak Presiden Jokowi, maka sebaiknya kita hapus saja pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : ‘Melindungi segenap tumpah darah Indonesia’. Kita ganti menjadi: ‘Negara tak ikut serta memproteksi seluruh tumpah darah, negara membebaskan seluru tumpah darah Indonesia untuk bersaing dan bertarung menjadi yang paling terkuat’. Agar kebijakan Jokowi legal,” tukas alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.
Haris menambahkan, kebijakan Jokowi tersebut bertolak belakang dengan membebaskan visa kepada 174 negara.
“Bahkan China saja tak mau bebaskan visa untuk negari kita. Untuk hadapi MEA saja kita sudah kewalahan mengatasi masuknya orang asing dari berbagai pintu-pintu negara di asia tenggara, malah situasinya diperparah dengan kebijakan sangat ngawur yang mengorbankan Negara itu,” tandasnya.
“Saya jadi makin yakin, bahwa presiden Jokowi, sengaja dipasang sebagai perisai, untuk memuluskan kebijakan predator kapitalisme global, melindungi kepentingan ekonomi dan politik para predator taipan dan saudagar untuk memangsa dan merampok kekayaan, tanah dan sumber daya alam,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat membuka perdagangan perdana tahun 2016 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (04/01/2015) menyatakan pemberian proteksi dan subsidi hanya akan melemahkan daya saing Indonesia di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara.
“Jangan berharap bahwa negara ini akan memproteksi, melindungi, dan memberikan subsidi yang besar-besaran. Justru itu akan melemahkan daya saing kita, melemahkan competitiveness kita, sudah tidak ada lagi,” katanya. (kt3)
Redaktur: Rudi F
