YOGYAKARTA – Ancaman terhadap keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke depan semakin berat dan beragam. Sebab, di era globalisasi dan teknologi saat ini muncul trend perang jenis baru yang dilancarkan bangsa asing yang ingin menguasai segala kekayaan bangsa.
“Perang saat ini bukan lagi perang bersenjata, melainkan perang jenis baru yang justru lebih berbahaya, yaitu perang asimetris, perang hybrid, dan perang proxy. Oleh karenanya tantangan ini harus dihadapi bersama segenap bangsa Indonesia,” kata Komandan Datasemen Polisi Militer (Dandenpom) IV/2 Yogyakarta, Letnan Kolonel (Letkol) CPM. Moch Rizal saat menyampaikan materi dalam seminar pembentukan Jaga Warga di Gedung Bimo Kompleks Kantor Wali Kota Yogyakarta, Senin (18/04/2016).
Dijelaskan Letkol. Rizal, perang asimetris adalah perang antara beligeant atau pihak-pihak berperang yang kekuatannya sangat berbeda. Pengertian perang Hibrid, kata dia, adalah perang kombinasi dimana menggabungkan teknik perang konvensional, perang asimetris dan perang informasi untuk mendapatkan kemenangan atas pihak lawan. Yang terakhir, perang proxy (proxi war), yaitu sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko konflik langsung yang bisa berakibat kehancuran fatal.
“Dalam proxy war ini tidak dapat dikenali dengan jelas siapa lawan dan siapa kawan, karena musuh mengendalikan non state actors (pelaku di luar Negara) dari jauh. Ini yang berbahaya,” tukasnya di hadapan peserta tokoh-tokoh masyarakat perwakilan dari kelurahan-kelurahan di wilayah kecamatan Jetis dan Ngampilan.
Menurut Letkol Rizal, diantara bentuk proxy war oleh pihak asing adalah melakukan investasi besar-besaran untuk menguasai Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia, membuat pakta-pakta perdagangan guna menekan produk Indonesia melalui jalur diplomasi, aliansi, dan intervensi serta menjadikan Indonesia pasar bagi produk asing. Selain itu menyebarkan kampanye hitam untuk menghancurkan hasil-hasil komoditas Indonesia. Kemudian, menghancurkan generasi muda melalui budaya negative dan Narkoba.
“Proxy war juga bisa dalam bentuk menciptakan konflik domestik untuk ganggu roda perekonomian dan merusak konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional. Nah disinilah peran Jaga Warga dalam menghalau proxy war, karena nantinya turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” imbuhnya.
Dandenpom menambahkan, semangat nasionalisme, kesetiaan terhadap Pancasila, dan NKRI merupakan keniscayaan bagi segenap elemen bangsa untuk menghadapi proxy war.
“Saya sangat mengapresiasi pembentukan jaga warga oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Kesbang. Diharapkan dengan adanya Jaga Warga ini diharapkan Kota Jogja lebih aman dan nyaman, tentunya dengat jiwa dan semangat nasionalismenya,” pungkasnya.
Sekadar informasi, kegiatan pembentukan Jaga Warga difasilitasi Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Yogyakarta. Jaga warga dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur DIY No 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga. (kt1)
Redaktur: Rudi F
