YOGYAKARTA – Media sosial (Medsos) memiliki dua sisi yang bisa membawa pengaruh kuat dalam dunia politik. Medsos dinilai cukup sangat strategis untuk memproduksi wacana yang bisa mempengaruhi kebijakan politik.
Menyadari hal tersebut, DPD PDI-P DIY bekerjasama dengan Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) menyelenggarakan Training “Media Sosial dan Partai Politik” untuk para kadernya. Pelatihan dihelat di Hotel Novotel, Jl Jend Sudirman Yogyakarta selama dua hari, Jumat -Sabtu (29-30/07/2016).
“Ada banyak manfaat dari media sosial, tapi jika tak bisa memanfaatkan bisa berefek negatif bagi publik. Keterampilan memanfaatkan media sosial dalam beragam platform butuh pemahaman komprehensif, sehingga kami selenggarakan pelatihan,” ujar Wakil Ketua DPD PDI-P DIY, Eko Suwanto, Sabtu (30/07/2016).
Dikatakan Eko, produksi informasi, wacana melalui Medsos seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, perlu mendapat pantauan. Cerita, opini, meme (gambar) dan lain-lain yang dipublikasikan dengan Medsos, bisa berefek negatif apabila konten yang disampaikan menebarkan kebencian, memancing konflik, dan hoax (informasi palsu).
Bahkan di beberapa kasus akibat cuitan di media sosial seseorang bisa berurusan dengan hukum.
Ada UU ITE yang bisa menjerat pengguna Medsos yang menyebarkan hal yang melanggar hukum.
“Tentu kita harus harus arif gunakan teknologi. Medsos bisa jadi alat pendidikan politik juga asal tahu cara penggunaannya,” kata Ketua Komisi A DPRD DIY ini.
Sebaliknya, Kata Eko, saat ada pemahaman literasi media yang baik dan penguasaan beragam platform media sosial akan membawa hal positif. Tiap kader parpol harus memiliki kesadaran untuk bisa turut menjadi pemberi informasi sekaligus menyuarakan program kebijakan parpol untuk program kesejahteraan rakyat.
“Kita tahu, sekarang hamper setiap orang punya akun Medsos. Begitu juga dengan partai politik. PDI Perjuangan butuh juga untuk bisa mengkomunikasikan pesan politik ke publik, media sosial saya kira bisa efektif asal terampil dalam menggunakannya,” kata Eko.
Di tengah arus informasi yang cepat, lahirnya beragam kebijakan publik butuh juga untuk disosialisasikan. Interaksi antar pengguna media sosial dan partai politik dalam produksi wacana inilah yang akan jadi materi training selama dua hari pelatihan.
“Media sosial sebenarnya tak melulu hal yang remeh semata. Saya kira bisa juga jadi pilar untuk sosialisasikan kebijakan dan ideologi partai misalnya, kita berharap ini bisa dipraktekan,” pungkas Eko Suwanto. (pr*/dan)
Redaktur: Rudi F
