Edhy Prabowo: Impor Beras Mengkhianati Petani

JAKARTA – Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Alasannya klasik, untuk mengamankan kebutuhan pangan dan hajat perut rakyat, serta menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

“Namun, langkah pemerintah tersebut menimbulkan banyak kejanggalan dan tanda tanya bagi saya. Kenapa pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras di saat kondisi pangan kita terbilang stabil? Menteri Pertanian pernah bilang tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi,” Kata Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo dalam keterangan pers tertulis, Sabtu (13/01/2018).

Menurut Edhy, Menteri Pertanian (Mentan) sebelumnya juga pernah mengatakan jika pemerintah juga memiliki serapan beras 8-9 ribu ton per hari. Bahkan, kata dia,  Mentan menyebut di beberapa daerah mengalami surplus beras.

“Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri,” tegasnya.

Edhy juga mengingatkan, beberapa waktu lalu, pemerintah berani tidak melakukan impor beras meski musim kemarau melanda. Dia mempertanyakan kenapa saat kondisi iklim relatif sedang normal seperti sekarang ini malah melakukan impor beras besar-besaran?

“Ada apa di balik semua ini? Pada tahun 2015, pemerintah pernah melakukan impor beras. Saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar dari sebelumnya. Seharusnya dengan meningkatnya anggaran, pemerintah punya kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor. Menurut saya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil pencapaian karena masih melakukan impor beras,” tukas anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini.

Dijelaskan Edhy, selama ini, persoalan beras selalu ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Tetapi, dia heran kenapa untuk persoalan impor kali ini tidak dipercayakan kepada Bulog dan malah menunjuk BUMN bernama Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)?

“Padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan seperti ini menjadi domain Bulog. Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai dari Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain di balik semua ini?” tanya Edhy.

Edhy mengingatkan, Pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye dulu berjanji akan kembali mewujudkan swasembada pangan. Edhy mengutip pernyataan Jokowi, “Lahan sawah begitu luas kok beras masih impor?”. Namun, kata Edhy, sudah tiga tahun lebih menjabat, wacana itu tidak kunjung terbukti.

“Padahal anggaran yang dialokasikan untuk pertanian hampir dua kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Kita berhak menagih janji mereka untuk mewujudkan swasembada pangan demi memakmurkan petani kita dan mewujudkan kedaulatan pangan,” tandasnya sembari berharap, ke depan Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan dan tidak mengatasi persoalan hajat hidup rakyat hanya dengan impor. (pr/kt8)

Redaktur: Faisal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.