YOGYAKARTA – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, mengecam aksi teror terhadap jemaat gereja St. Lidwina di Dukuh Jambon, Trihanggo, Gamping, Sleman, yang terjadi Minggu (11/02/2017) pagi.
Prof. Yudian menandaskan, peristiwa penganiayaan jemaat gereja St. Lidwina yang dilakukan oknum tak bertanggungjawab tersebut, tidak ada kaitannya dengan konflik antar pemeluk agama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebab menurutnya, perbuatan pelaku tidak hanya bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun juga dengan ajaran agama apapun, termasuk Islam,
“Kejadian ini memang mencoreng toleransi umat beragama yang selama ini terbina dengan baik di Yogyakarta. Tapi jangan kemudian dibesar-besarkan, sehingga muncul isu seolah-olah Yogyakarta ini masyarakatnya intoleran. Yogyakarta tetap kota toleran. Perbuatan pelaku tidak hanya bertentangan dengan hukum di Indonesia, tetapi juga dengan hukum Islam. Saya harap ini tidak terjadi lagi,” tutur Prof Yudian, saat dihubungi jogjakartanews.com melalui sambungan telepon, Senin (12/02/2018).
Prof. Yudian mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu-isu yang justru akan memicu intoleransi. Ia meminta masyarakat menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada aparat Kepolisian yang lebih berkompeten,
“Sebaiknya masyarakat menahan diri dan menyerahkan kepada hukum objektif. Saatnya kita beranjak merubah perspektif dari pendekatan emosional menjadi konstitusional. Jangan mengembangkan rasa saling curiga atau dalam Islam istilahnya su’udzon. Saya juga berharap yang menyerang mau minta maaf kepada korban,” harap mantan Profesor Harvard University USA ini.
Presiden Universitas Islam Se Asia ini menekankan, tidak boleh ada tindakan yang memperkusi agama apapun di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Enam agama yang diakui pemerintah, kata dia, wajib dilindungi dan bebas menjalankan ibadahnya.
Terkait profil pelaku yang ditonjolkan sebagai mahasiswa dan santri, Prof. Yudian menilai hal itu tidak bisa kemudian menstigmatisasi mahasiswa yang sekaligus santri. Ia memastikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dimana banyak mahasiswa yang juga santri, netral dari gerakan kelompok intoleran,
“Untuk menangkal gerakan intoleran UIN Sunan Kalijaga sudah memiliki Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara (PSPBN). September 2018 mendatang kami akan memulai agar setiap mahasiswa dan dosen menjalankan Islam yang moderat, yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kurikulumnya sedang kami susun. Jika ada yang ingin mengembangkan ideologi yang intoleran, kami persilakan untuk pindah,” tegas pengasuh Pondok Pesantren Nawa Sea Yogyakarta ini.
Ketua Alumni Pesantren Tremas Pacitan ini menilai negara sebenarnya sudah melakukan perannya dengan baik untuk melayani dan melindungi agama yang ada di Indonesia. Menurutnya, saat ini Kementerian Agama tidak hanya identik dengan satu agama, melainkan semua agama,
“Jadi nanti bukan hanya ada PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), tetapi juga ada Sekolah Tinggi Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan mungkin nanti Konghucu menyusul,” imbuhnya.
Usaha menguatkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia juga sudah diupayakan dengan baik oleh pemerintah, seperti belum lama ini dilakukan Musyawarah Besar Kerukunan Beragama dan Ulama di Istana Bogor yang dihadiri langsung Presiden Joko Widodo,
“Saya hadir dalam forum tersebut, dimana telah melahirkan kesepakatan para pemuka agama untuk saling menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia. Saya harap nantinya akan lahir Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk melindungi agama-agama di Indonesia sebagai implementasi konkret pasal 29 UUD 1945” tutupnya. (rd)
Redaktur: Ja’faruddin, AS
