BANTUL – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bergejolak. Kader di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kecewa terhadap kebijakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DIY. Dalam proses penjaringan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) tingkat II (Kabupaten) untuk Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019, DPW tidak melibatkan DPD.
“Penjaringan Bacaleg semuanya dilakukan oleh DPW, tidak melibatkan DPC (Kecamatan) dan DPD. Jadi kita merasa hanya dimanfaatkan untuk verifikasi Partai saja. Sayangnya meski DPP sudah mengetahui, tapi hingga hari ini belum ada tindak lanjut untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Ketua DPD Perindo Kabupaten Bantul, Rony Wijaya saat dihubungi melali telepon, Senin (30/04/2018).
Diungkapkan Rony, sesuai surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perindo, penjaringan Bacaleg tingkat Kabupaten dilakukan oleh DPD. Namun, keputusan tersebut tidak dilaksanakan oleh DPW,
Kebijakan DPW tersebut menurut Rony berimbas pada mandeknya proses penjaringan di tingkat DPD. Kader yang semula bersemangat untuk memperjuangkan Perindo di daerah, kata Rony, mengalami krisis semangat akibat kebijakan DPW yang tidak sesuai dengan ketentuan DPP tersebut,
“DPD ini menjadi ujung tombak, karena turun langsung ke basis. Tapi keputusan DPW semuanya mau dikerjakan sendiri tanpa melibatkan DPD dan DPC. Sebenarnya tadinya banyak kader berminat menjadi Bacaleg, tapi sekarang berkurang karena tidak adanya soliditas yang dibangun DPW,” tandas Rony.
Rony mengingatkan, aksi yang dilakukan kader DPD yang didukung organisasi-organisasi sayap Perindo seperti Pemuda Perindo, Baja, hingga Resque Perindo, di kantor DPW Jumat (27/04/2018) yang lalu dilakukan karena adanya kebuntuan komunikasi dengan DPW. Bahkan, menurutnya, saat aksi hingga saat ini pihak DPW terkesan tidak mengindahkan aspirasi dari kader DPD dan sayap Partai,
“Saya menyayangkan DPP yang belum merespons persoalan di DIY ini. Oleh karenanya dalam waktu dekat kami akan menggelar forum komunikasi dengan DPD – DPD se DIY dan sayap organisasi wilayah DIY untuk menyikapi persoalan ini. Kami hanya berharap DPW melaksanakan apa yang menjadi keputusan DPP,” tegasnya.
“Jika persoalan ini dibiarkan berlarut, Perindo yang sebenarnya sudah bagus di DIY akan dirugikan. Gejolak ini harus diakhiri demi kemajuan Perindo,” pungkas Rony Wijaya. (rd)
Redaktur: Ja’faruddin. AS
