JAKARTA – Penyelesaian sengketa proses Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menjadi program prioritas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kedepan. Bawaslu telah bersiap dalam proses peradilan pemilu.
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, persiapan kedepan dalam mewujudkan peradilan Pemilu nanti, dibutuhkan jajaran bawaslu tidak hanya diisi sarjana hukum, namun juga di isi oleh ahli dari latar belakang apapun,
“Persiapan, kerjasama dan komitmen kita mulai dari tingkat Kabupaten/kota hingga provinsi sangat dibutuhkan, bisa dimulai pelatihan sertifikasi mediator segera dilakukan, karena semua bawaslu di setiap tingkatan adalah calon calon hakim peradilan pemilu,” kata Bagja dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Rabu (06/11/2019).
Selain Bagja mengungkapkan, pada tahun ini, tanggal 4 Desember mendatang akan diagendakan pertemuan KPU tingkat ASEAN dimana isu yang diangkat adalah apakah peran Bawaslu masih dibutuhkan?
“Kita akan sampaikan kepada teman teman ASEAN bahwa bawaslu memiliki peran penting dan strategis dalam menegakkan keadilan pemilu, bagaimana prestasi bawaslu dalam penyelesaian sengketa dan Temuan Laporan Pelanggaran (TLP) dalam pemilu 2019 yang lalu, kita akan jelaskan secara gamblang,” ungkapnya.
Menurut Bagja, kontribusi dan peran Bawaslu sebagai lembaga Peradilan Pemilu sangat strategis. Bahkan, kata dia, apabila Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada diubah, bisa saja Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dapat diselesaikan di bawaslu tidak lagi di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin dengan komisi 2 DPR Kita menyampaikan agar Undang Undang 10 tahun 2016 segera direvisi,” tegas Bagja.
Sebelumnya, Bagja menyampaikan hal tersebut dalam acara Rakernis Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019 dan Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2020 Gelombang II, di Mataram, NTB, Selasa, (05/11/2019), kemarin. (kt1)
Redaktur: Faisal
