SLEMAN – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sleman 2020 semakin dekat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman meminta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk meningkatkan pengawasan.
Kordinator Divisi Hukum Hubungan Masyarakat Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, seiring padatnya jadwal tahapan, maka pengawasan perlu lebih dioptimalkan. Pada Bulan September setidaknya ada empat tahapan yang penting, yaitu pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Paslon Cabub dan Cawabub) pada 23 November, penetapan Nomor urut Cabub-Cawabub 24 November dan tahap Kampanye dimulai 26 November hingga 14 hari menjelang Pemungutan suara,
“Saat ini untuk Panwascam ada dua pengawasan yang penting, yaitu pengawasan DPS dan Kampanye,” tutur Arjuna saat kunjungan ke Kantor Panwascam Kalasan, Minggu (20/09/2020) siang.
Arjuna menjelaskan, untuk Pengawasan DPS, Panwas harus lebih mencermati, memastikan, mengecek, serta memberikan saran kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) apabila belum memasang pengumuman, atau ada ketidaksesuaian data pemilih di setiap Tempat Pemilihan Suara (TPS),
“Posko aduan masyarakat juga harus dimaksimalkan, karena masyarakat juga diminta berpartisipasi aktif untuk mencermati pengumuman DPS. Kami juga meminta agar panwascam secara intens melaporkan kegiatan pengawasan dalam bentuk Form Model A (Form Pengawasan, red) ,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk persiapan pengawasan kampanye, Panwascam juga diminta melakukan pengawasan dan mendata Alat Peraga Sosialisasi (APS) Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Cabub-Cawabub yang sudah banyak terpasang di pinggir-pinggir jalan dan tempat umum,
“Jadi pada tanggal 23, 24, 25 (November 2020) tidak boleh kampanye, termasuk di sosial media. Sehingga kami meminta Panwascam untuk melakukan pengawasan dan pendataan APS Bapaslon. Apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidanakan. Dalam peraturan, bunyinya setiap orang yang melakukan bisa dipidanakan,” tandasnya.
Arjuna juga mengingatkan agar dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Pengawas Pilkada senantiasa mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19,
“Sebab mematuhi Protokol kesehatan juga masuk dalam peraturan Pemilihan (Pilkada),” tegasnya.
Sementara itu, Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Panwaslu Kecamatan Kalasan, Lilik Sumitro mengungkapkan, sesuai arahan dari Bawaslu Sleman, Panwascam beserta Panwaslu Desa se Kecamatan Kalasan sudah melakukan pengawasan dan pendataan, sejak sepekan yang lalu,
“Hari ini (20/09/2020) kami Kembali melakukan patroli bersama Panwasdes untuk memastikan apakah ada tambahan atau tidak. Hingga hari ini kami sudah mendata APS sebanyak 96 buah. Rinciannya di Desa Purwomartani 63 buah, di Desa Tirtomartani 23 buah, di Desa Selomartani 7 Buah dan di Desa Taman martani 3 buah,” ungkapnya.
Dalam mempersiapkan pengawasan pada setiap tahapan Pilkada, unsur Panwascam Kalasan bekerjasama dengan stakeholder dari unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspimcam) dan pemerintah desa, serta masyarakat,
“Sebagaimana arahan dari Bawaslu, kami juga senantiasa dalam bertugas melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19” pungkasnya. (kt1)
Redaktur: Fefin Dwi Setyawati
