Oleh: Safii Mohamad
Di era globalisasi dengan perkembangan teknologi, telah menghantarkan di mana segala informasi tersebar begitu cepat dan serentak. Robert Keohane dan Joseph Nye (2000) menyatakan bahwa pola pertukaran informasi, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya berjalan faster, cheaper, and deeper.
Faster, berarti bahwa teknologi memfasilitasi penyampaian pesan atau informasi menjadi lebih cepat. Cheaper, menandakan bahwa akses kepada informasi menjadi semakin terjangkau dengan semakin murahnya perangkat teknologi dan pendukungnya untuk di miliki. Deeper, bermakna bahwa aktor yang terlibat dalam panggung kehidupan global semakin dalam, banyak, dan meluas.
Dalam hal politik, diperlukan edukasi secara digital yang mana jangkauannya tidak tersekat. Hal ini memiliki sisi positif sekaligus negatif bagi perkembangan sosialisasi politik. Kini masyarakat lebih mudah mencari informarsi. Namun, apabila informasi yang didapat tanpa di saring, hoax atau berita palsu dapat mempengaruhi perilaku politik.
Menempatkan Anak Muda Sebagai Influencer
Mari kita lihat data, dari Hasil Sensus Penduduk 2020 menyebut, jumlah generasi Z (yang lahir 1995-2010) mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94 persen dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Sementara, jumlah penduduk paling dominan kedua berasal dari generasi milenial (yang lahir 1981-1996) sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 25,87 persen.
Artinya, masa depan gerakan politik (Partai), terletak pada generasi muda dengan total 14.487 juta jiwa. Dari sekian ini, tentu mengunakan media sosial dalam aktivitas keseharian. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker, ada 90,61 persen anak muda yang memanfaatkan internet untuk media sosial dan jejaring sosial.
Angka tersebut bukan kata kecil lagi, jika dimanfaatkan secara maksimal, gerakan politik digital pastinya memiliki dampak yang dahsyat. PDI Perjuangan sebagai Partai pemenang dua kali, menurut penulis, sangat diharuskan sebagai instrument hattrick di Pemilu 2024. Terlapas dari itu, bukan soal elektoral, namun sebagai wujud membersarkan marwah Partai dalam mengabdi pada rakyat dengan spirit Bung Karno.
Partai Sebagai Titik Center
Partai politik adalah penentu demokrasi, pun dalam tataran teori politik, belum ada alternatif yang pas untuk meramu representasi politik selain dengan campur tangan Partai politik. Dalam ranah edukasi politik, Partai memiliki tugas ideologis yang mana mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik demokrasi, tak lupa dalam edukasi bermedia sosial.
Penulis berandai-andai, jika suatau Partai, katakanlah PDI Perjuangan yang memiliki jutaan kader militan, membagikan agenda Partai melalui jejaring media sosialnya, tentu khalayak akan tau program dari Partai, serta dapat menangkal berita palsu yang menerpa.
Akan tetapi, perkara ini, harus dibarengi dengan edukasi politik secara massif juga berkelanjutkan. Klik, like, comment, dan share di media sosial menjadi salah satu dari beberapa dalam ranah edukasi politik. Ini penting dipahami, karena algoritma media sosial, semakin banya ‘netizen’ yang melakukan gerakan ini, tersampaikanlah pesan ‘edukasi’ yang akan disampaikan.
Pada akhirnya, di era dengan perkembangan media komunikasi seperti sekarang ini, pesan-pesan politik dapat dengan lebih cepat sampai kepada khalayak. Literasi media dapat meningkatkan partisipasi politik secara lebih signifikan. Tantangan bersama adalah bagaimana menangkal dan memberantas berita palsu yang dapat memperkeruh wajah demokrasi serta merusak guyub rukun masyarakat.
*Safii Mohamad adalah mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim Semarang
