Oleh: M.Hamzah*
Selalu saja begitu. Setiap saat, saban hari, minggu-minggu yang sama, bulan yang hanya berganti nama, dan tahun tahun tanpa pergantian musim. Politik menjadi pembicaraan tak hanya oleh para politisi di gedung wakil rakyat. Topik politik tak berhenti disetiap detiknya, liar berkeliaran di lini masa. Tak peduli kondisi. Apakah saat pandemi melanda dunia, atau ketika pengangguran merajalela.
Tahun politik tak hanya saat pemilu, tapi setiap tahun adalah tahun politik. Nampaknya di negeri yang demam demokrasi itu nampak biasa. Sayangnya, di negeri yang juga tak banyak yang memahami makna demokrasi apalagi politik, itu menjadi nampak lucu. Betapa tidak? Politik kadung dimaknai sebagai Partai Politik atau kegiatan politik praktis, dan parahnya demokrasi diartikan perebutan kekuasaan belaka.
Barang siapa yang tidak mau menjadi pendukung partai politik atau elit-elit yang berebut kursi kekuasaan dinilai apatis dan tidak bertanggungjawab sebagai warga negara di negeri demokrasi. Aneh. Sikap kritis malah disebut apatis. Logika sudah terbolak-balik. Pertanyaannya, dimana para intelektual, akademisi, professor pakar bahasa? Kenapa tidak bisa meluruskan mindset yang sengaja dibuat keliru oleh para penghamba kekuasaan? Atau jangan-jangan mereka melakukan pembiaran karena juga menikmati sehingga mengamini? Tentu tudingan ini akan dianggap subjektif. Terserah saja. Yang jelas itu memang baru asumsi.
Tentu di negeri satu musim politik, banyak yang mendukung definisi keliru para penguasa tentang politik. Banyak yang sepakat bahwa politik adalah kunci dari segala kemajuan suatu bangsa. Teori itu barangkali benar, namun sebuah teori tentu tidak terpisahkan dengan metodologi. Seperti apa politik dijalankan dan bagaimana metodenya. Seberapa jauh masyarakat suatu bangsa memahami bahwa politik itu sesungguhnya tidak berhenti pada kegiatan yang bisa diumpamakan menaik turunkan penguasa.
Teori klasik Aristoteles mendefinisikan politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Anggaplah itu referensi usang. Namun sesungguhnya itulah esensi politik.
Politik tidak hanya urusan berpartai politik atau menjadi pendukung para elitnya yang berebut kekuasaan. Politik bukan syahwat golongan untuk menguasai struktur kekuasaan negara. Kebaikan bersama bukan cuma menuju TPS untuk menyalurkan hak suaranya untuk memilih wakil rakyat maupun pemimpin negara.
Dan yang pasti, politik untuk mewujudkan kebaikan bersama, bukan keburukan bersama. Bersama jelas bukan sebagian. Jika masih ada kesenjangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jelas bukan politik yang diperjuangkan, melainkan nafsu golongan yang dikedepankan.
Masihkah para intelektual, akademisi masih mengamini definisi politik yang menimbulkan keburukan bersama? Membuat antar keyakinan berbenturan, antar kepentingan bertabrakan, sesama anak bangsa saling membenci? (*)
*Penulis adalah pegiat Forum Muda Lintas Iman Yogyakarta.
