YOGYAKARTA – Gerakan Pemuda Ka’bah (DPP GPK) sebagai sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan tidak terlibat dalam deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang yang digelar di Grand Pasific Hotel, Jalan Magelang Yogyakarta hari ini, Rabu (16/11/2022).
Ketua DPP GPK, Imam Fauzan Amir Uskara menegaskan, jika ada yang mengatasnamakan GPK dalam deklarasi tersebut, maka dipastikan itu hanya oknum yang mengatasnamakan GPK.
“Hanya oknum-oknum yang membawa nama GPK tapis ama sekali itu kami tidak ada perintah untuk turun langsung di deklarasi yang dilaksanakan di jalan Magelang, Hotel Pasifik,” tegasnya.
“Jadi GPK, PPP sama sekali tidak terlibat di acara di hotel Pasific hari ini,” sambung Imam Fauzan yang juga ketua DPW PPP Sulawesi Selatan ini.
Imam menjelaskan, GPK Pusat selalu satu garis lurus dengan DPP PPP. Sampai saat ini DPP GPK sama sekali belum memutuskan bakal mendukung salah satu capres siapapun.
“Karena kami pada dasarnya masih menunggu perintah dan arahan dari DPP PPP,” tegasnya dalam keterangan pers kepada wartawan di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (16/11/2022) siang.
Imam menegaskan, struktural partai dari tingkat pusat hingga cabang tidak terkait dengan acara yang diselenggarakan Forum Kabah Membangun di Grand Pasific. Meski begitu, segala aspirasi dari grassroot tetap ditampung dan dijembatani sampai ke pusat.
“Kalau ada aspirasi dari grasroot sekedar aspirasi tapi keputusan kami serahkan ke DPP. Apapun yang jadi keputusan DPP tetap mendukung,” ungkapnya.
Senada diungkapkan Ketua DPW PPP DIY, M Jazid. Ia menegaskan DPW PPP DIY tidak ada kaitan dengan deklarasi Anies Baswedan di Grand Pasific. Forum tersebut menurut Jazid berada di luar area PPP. Iapun meminta agar PPP tidak diklaim dalam barisan pendukung Anies tersebut.
“Ke depan jangan sampai singgung-singgung PPP dan massa kami,” tandas Jazid yang juga anggota DPRD DIY ini.
Terkait persoalan pencalonan, Jazid juga menyampaikan bahwa hal tersebut adalah kewenangan DPP PPP. Daerah mengusulkan nama namun segala kewenangan dan keputusan berada di tingkat pusat.
“Kami akan mengusulkan nama pada saatnya nanti, namun keputusan apapun adalah keputusan DPP,” tegasnya. (kt1)
Redaktur: Faisal
